Padang, (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Rani Emilia, mengatakan, saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menampilkan kearifan dalam menyikapi rekomendasi Tim Delapan atau Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Chandra-Bibit.

 'Ini momen yang tepat bagi SBY untuk menunjukkan kearifan, mengambil kebijakan tepat dan cepat menyikapi rekomendasi Tim Delapan,' kata Rani di Padang, Kamis malam.

        Dia mengingatkan, rakyat tidak bisa lagi menunggu karena saat ini rakyat tidak berada dalam situasi yang normal.

        Rani mengakui, apapun sikap yang diambil Presiden akan berisiko. 'Persoalannya, apakah pemimpin selalu menunggu dan tidak mau mengambil risiko.  Apapun keputusannya pasti ada risiko. Ada risiko tertanggung dan tidak tertanggungkan,' katanya.

        Risiko tidak tertanggungkan adalah, negara bisa kolaps, sementara risiko tertanggungkan, mungkin Presiden akan menghadapi banyak tekanan.

        'Itu semua adalah konsekuensi, harus dihadapi seorang pemimpin, yang mau tidak mau mesti berani menghadapi risiko,' kata dia.

        Rani mengatakan, persoalan rekomendasi Tim Delapan semestinya bukan lagi dilihat secara sempit sebagai persoalan hukum, namun kini sudah menjadi persoalan keamanan negara.

        'Ini sudah menyangkut kepentingan nasional yang lebih besar. Karena itu jangan berkelit di balik konstitusi, namun justru mengabaikan konstitusi,' ujar dia.

        Dalam masalah-masalah seperti itu, kata Rani, dibutuhkan sikap arif seorang pemimpin. Jangan sampai pemimpin berakrobatik dengan kata-kata dengan alasan konstitusi.

        Terhadap rekomendasi Tim Delapan, Presiden setidaknya harus memberikan penjelasan kepada rakyat tentang tindakan yang akan diambil dari sekian banyak rekomendasi.

        'Dari rekomendasi tersebut, Presiden dapat mengambil tindakan mana yang menurut dia butuh tindakan. Jangan sampai abu-abu terus,' ujar dia.

        Ia mengatakan, ketika Presiden minta agar rekomendasi Tim Delapan diumumkan kepada publik, rakyat sebetulnya menunggu respon pemimpinnya.

        'Negara kita dalam kondisi sakit kronis. Kita tidak bisa lagi bicara soal pengobatan biasa, tapi harus terapi khusus,' kata dia.

        Menurut dia, rakyat saat ini benar-benar menunggu kepastian dari pemimpinnya.

        'Semuanya menunggu, baik korban gempa, pengusaha, dan pedagang kaki lima.  Semua ingin ada kepastian dalam kehidupan nasional,' jelas dia.

        Sebelumnya, dalam rapat kabinet terbatas tentang laporan dan rekomendasi Tim Delapan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu,  Presiden SBY mengeluarkan pernyataan yang menuai tanggapan beragam.

        SBY berkata,' Jangan pula saya sebagai Presiden didorong, dipaksa mengambil langkah yang bukan wewenang saya. Karena kalau saya lakukan, itu artinya saya melawan konstitusi.' (antara-sumbar.com)


(adrianto)