English
Indonesia
LINK PENTING
AGENDA
«« « September 2010 » »»
Hari Ini
Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Seberapa cepat akses anda ke Website Sumatera Barat ini

Cepat
Sedang-sedang saja
Lambat
Sangat lambat
iconchat

Bappeda Prov Sumbar

Dinas ESDM Prov. Sumbar

disnaksumbar

prasarana jalan, tata ruang dan permukiman

Badan Diklat Prov. Sumbar

DINAS PERTANIAN

Inspektorat

Badan Ketahanan Pangan
Selamat Datang di situs resmi Pemprov Sumatera Barat

Home / Arsip Berita


2009-11-20 14:11:50

Pakar: Perekonomian Sumbar Tidak Terganggu Akibat Gempa

Padang, (ANTARA) - Pakar ekonomi pembangunan, Fashbir Noor Sidin mengatakan, perekonomian Sumatera Barat (Sumbar) secara keseluruhan tidak terganggu akibat gempa 30 September 2009.

'Perekonomian tidak terganggu karena hanya 30 persen dari keseluruhan wilayah yang terkena dampak langsung,' kata Fashbir ketika dihubungi dari Padang, Kamis.

        Namun, kata Guru besar Universitas Andalas (Unand) Padang itu, gempa telah menimbulkan kemacaten terhadap kegiatan ekonomi di Padang sebagai pusat ekonomi utama daerah.    

   Menurut dia, sektor yang terkena imbas langsung adalah perdagangan grosir dan ritel, jasa keuangan, kepariwisataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan jasa pemerintahan.     
   
Sektor yang terkena imbas tidak langsung adalah pelayanan transportasi sebagai akibat rusaknya prasarana dan sarana pendukung serta pelayanan listrik dan air bersih di kawasan perkotaan.    

   Ia memperkirakan kegiatan ekonomi dan sosial di Padang akan mulai pulih dalam jangka waktu enam bulan sampai setahun dengan catatan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan.

        Menurut dia, kawasan yang terkena dampak langsung dari bencana gempa akan mengalami kemacetan ekonomi yang serius sebagai akibat rusaknya prasarana dan sarana serta utilitas pendukungnya.    

   Kegiatan produksi dan distribusi serta konsumsi akan terganggu sebagai akibat bencana yang menghancurkan sistem ekonomi dan sosial serta pelayanan umum di kawasan tersebut.

        'Kemacetan ini menyebabkan proses pemiskinan akan meningkat tajam dan dampak ikutan dari peningkatan status kemiskinan tersebut. Sebagian dari mereka akan merantau sisanya akan bertahan di kampung dengan segala kekurangan yang terjadi yang mendorong ekses ekonomi dan sosial,' kata dia.  
 
   Ia memperkirakan, kegiatan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut akan mulai pulih dalam jangka waktu setahun sampai dua tahun kemudian yang dipengaruhi kebijakan pemerintah untuk percepatan pemulihan tersebut.
 
   Menurut dia, strategi pemulihan ekonomi dan sosial di daerah pascagempa adalah pengembangan partisipasi karena bencana ini menimbulkan empati dan simpati yang mendalam.   
   Semua pihak yang terlibat dan terkait serta berkepentingan harus diajak untuk duduk bersama dan melakukan aksi bersama.

        Ia mengusulkan pemerintah membentuk wadah yang dinamakan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana yang bekerja secara sistematik dalam proses pemulihan tersebut.     

   'Model ini dianggap berhasil mengatasi dampak bencana di Aceh dan Yogyakarta dengan penyesuaian yang mempertimbangkan faktor kearifan lokal,' kata Fashbir.

        Dengan mengajak semua pelaku pembangunan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan serta kepentingan dan kemampuan diharapkan proses ini dapat mencapai hasilnya secara maksimal bahkan upaya percepatan dapat diupayakan.  
 
   Ia mengatakan, model ini akan mengidentifikasi dan merekomendasikan kawasan dan kegiatan serta skala prioritas bagi pemulihan dimana faktor informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan.

        'Pola pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi objek sekaligus subjek pemulihan menjadi prasyarat keberhasilan bagi strategi pengembangan partisipasi tersebut yang melibatkan berbagai pakar dan pemerhati yang berminat,' kata Fashbir. (antara-sumbar.com)


(adrianto)