Kehutanan

DAFTAR NAGARI/KELOMPOK PHBM DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DAFTAR NAGARI/KELOMPOK PHBM DI PROVINSI SUMATERA BARAT Yang sudah keluar HPHN (Hak Pengelolaan Hutan Nagari) adalah Nagari Simanau di Kabupaten Solok seluas 1.088 Ha, Nagari Simancuang di Kabupaten Solok Selatan seluas 650 Ha. Yang sudah PAK (Penetapan Areal Kerja) adalah Nagari Sungai Buluh di Kabupaten Padang Pariaman seluas 1.336 dengan skema Hutan Nagari, Nagari Pulakek Koto Baru...
Baca Selengkapnya

PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU TAHUN 2014

PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU TAHUN 2014 Hingga Tri Wulan III (Januari- September 2014) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi terhadap jumlah produksi hasil hutan sebagai berikut: kayu meranti 100.104,15 m3, kayu campuran 15.506,05 m3, kayu bulat kecil 7.503,94 m3, kayu A.Mangium 38.129,93 m3 dan bukan kayu dengan rincian sebagai berikut: manau 238.905 batang, tabu-tabu 84.83...
Baca Selengkapnya

TITIK PANAS (HOTSPOT) DI SUMATERA BARAT SEBAGIAN BESAR BUKAN DI KAWASAN HUTAN

TITIK PANAS (HOTSPOT) DI SUMATERA BARAT SEBAGIAN BESAR BUKAN DI KAWASAN HUTAN Berdasarkan pemantauan pada Oktober 2014 di Provinsi Sumatera Barat, terdapat total 10 titik panas (hotspot). Angka ini sudah menurun dibandingkan hotspot hasil pemantauan bulan September yang mencapai 23 hotspot dan bulan Agustus mencapai 16 hotspot. Hotspot tertinggi terjadi di Sumatera Barat bulan Februari sebanyak 85 hotspot. ...
Baca Selengkapnya

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEMBANGKAN SEBELAS KUP BIDANG KEHUTANAN DI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KEMBANGKAN SEBELAS KUP BIDANG KEHUTANAN DI SUMATERA BARAT Padang, Keberhasilan pebangunan kehutanan dapat dilihat dari beberapa indikator,diantaranya indikator ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang tinggal disekitar hutan, indikator ekologi yaitu terjaganya sumber daya hutan beserta plasma nutfah yang ada di dalamnya dan indikator sosial budaya yaitu terjalinnya interaksi yang harmoni...
Baca Selengkapnya

Visi, Misi dan Nilai Dasar Rimbawan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Visi, Misi dan Nilai Dasar Rimbawan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Berkaitan dengan kondisi dan komposisi kawasan hutan di Sumatera Barat serta guna meningkatkan fungsi ekonomis dan ekologis kawasan hutan Sumatera Barat, secara umum 5 (lima) tahun kedepan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat akan berupaya mengoptimalkan masing-masing fungsi hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang guna peningkatan pembangunan...
Baca Selengkapnya

Jenis Pelayanan Penyediaan Peta Tematik Kehutanan

Jenis Pelayanan Penyediaan Peta Tematik Kehutanan 1. Tujuan 1.1. Mengawasi dan mengatur pelaksanaan penyediaan peta tematik kehutanan sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Ruang Lingkup Prosedur pelaksanaan penyediaan peta tematik kehutanan meliputi :...
Baca Selengkapnya

BUDI DAYA AREN (Arenga pinata)

BUDI DAYA AREN (Arenga pinata) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Produktif (KUP) yang telah terbentuk. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani untuk dapat lebih mengembangkan usaha mereka. Pada tahun 2014 KUP yang dikembangkan melalui dana APBD oleh Din...
Baca Selengkapnya

Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

Data Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus mendapatkan perhatian yang serius mengingat dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang begitu besar, baik berupa kerugian finansial maupun lingkungan hidup. Selain informasi dari satelit, diperlukan juga informasi dan koordinasi dengan Dinas Kehutanan atau yan...
Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Permintaan Surat Klarifikasi Status Kawasan Hutan

Standar Pelayanan Permintaan Surat Klarifikasi Status Kawasan Hutan Unit/Satker Pelayanan :Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat Jenis Layanan : Permintaan Surat Klarifikasi Status Kawasan Hutan Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah d...
Baca Selengkapnya

Standar Pelayanan Data dan Informasi Kehutanan

Standar Pelayanan Data dan Informasi Kehutanan Unit/Satker Pelayanan : Dinas Kehutanan Prov. Sumatera Barat Jenis Pelayanan : Menyediakan data dan informasi kehutanan Dasar Hukum: 1. UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Persyaratan:...
Baca Selengkapnya

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh