Dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 710-723-2017, Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Tingkat Provinsi Sumatera Barat siap laksanakan tugas tugas pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di wilayah Sumbar, dengan tugas tugas diantaranya menyusun rencana strategis, melaporkan kegiatan satgas secara berkala, melakukan koordinasi dengan dinas/lembaga terkait dalam rangka pengum...
Baca Selengkapnya
Guna mengambil langkah langkah antisipasi terhadap gejolak yang timbul akibat permasalahan permasalahan di daerah, Ditjen Politik dan Pum Kemendagri tengah mengembangkan aplikasi pemetaan dan evaluasi kondisi politik daerah. Hal ini diperlukan agar laporan perkembangan politik di daerah yang berbasis aplikasi tersebut dapat diakses secara cepat dan tepat.
Untuk pengenalan aplikasi ter...
Baca Selengkapnya
Masih terbengkalainya pembangunan monumen bela negara yang berlokasi di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, membuat Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Nazwir, SH, M.Hum berinisiatif untuk mengambil langkah langkah koordinatif baik ke pemerintah daerah setempat maupun ke pemerintah pusat, agar pembangunan monumen tersebut bisa segra dilanjutkan.
Kendala kelanjut...
Baca Selengkapnya
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Sumbar merupakan instansi yang melaksanakan fasilitasi penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota. Fasilitasi dilaksanakan dalam bentuk verifikasi berkas administrasi calon anggota DPRD yang akan diganti. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesbangpol Sumbar telah membentuk Tim Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW)...
Baca Selengkapnya
.jpeg "Pemprov Sumbar siapkan Ranperda Pencegahan Narkoba, Kaban Kesbangpol Sumbar kunjungi Kesbangpol Kalimantan Selatan")
Dalam rangka pengumpulan data pembanding untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika, Kaban Kesbangpol Sumbar, Nazwir, SH, M.Hum didampingi Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Kasubid Ketahanan Sosial Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Sumbar berkunjung ke Badan Kesbangpol Kalimantan Selatan. Kunjungan ini diterima ole...
Baca Selengkapnya
Memasuki pertengahan triwulan III tahun 2017, Badan Kesbangpol Sumbar telah merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan sejumlah kegiatan strategis. Pada bulan September, direncanakan akan dilakukan kegiatan Penguatan Wawasan Bela Negara, Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Jajaran Kesbangpol se- Sumbar.
Kegiatan penguatan wa...
Baca Selengkapnya
Dalam rangka persiapan menyaring bahan-bahan masukan untuk menyusun RKP TA. 2018, Ditjen Polpum Kemendagri menyelenggarakan Rakortek dan Sinkronisasi Program Jajaran Kesbangpol Regional Barat tahun 2017 pada Mei lalu. Dalam laporan kegiatannya, Kasubag Data Monitoring dan Evaluasi Bagian Perencanaan Ditjen Polpum, Andi Baso Indra mengatakan, kegiatan ini diadakan juga dalam rangka mensinkronkan...
Baca Selengkapnya
Dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar menyelenggarakan kegiatan penguatan forum pembauran kebangsaan. Untuk tahun 2017, kegiatan ini dilaksanakan di kabupaten Dharmasraya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Badan Kesbangpol yang diselenggarakan dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan serta melestarikan nilai nilai sosial buday...
Baca Selengkapnya
Kegiatan penguatan pusat pendidikan kebangsaan merupakan wadah yang berbentuk kelompok kerja yang berperan dalam pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan relasi dan kemampuan dilaog serta bertindak secara bersama untuk mendiskusikan d...
Baca Selengkapnya
Politik nasional merupakan kebijakan nasional sebagai landasan dan arah penyusunan konsep strategis nasional. Kebijakan nasional mengenai manifestasi dimana tujuan nasional hendak diwujudkan melalu rumusan pokok yang menjamin tercapainya tujuan nasional. Dalam penyusunan politik nasional perlu diperhatikan kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan keamanan serta pert...
Baca Selengkapnya
