DPRD Sumbar Sepakati RKUA-PPAS APBD Perubahan 2013


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 23 Agustus 2013 08:11:58 WIB | Berita Terkini | 1186 kali dibaca


PADANG- Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat akhirnya bersuara bulat menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013. Kesepakatan fraksi-fraksi tersebut disertai sejumlah saran dan catatan.

Suwirpen Suib dari Fraksi Demokrat menyampaikan pendapat akhir fraksinya pada sidang paripurna DPRD Sumbar, Selasa (20/8)  menyampaikan saran kepada pemerintah untuk mempedomani KUA-PPA yang disetujui dalam penyusunan APBD Perubahan.

" Pada dasarnya Fraksi Demokrat dapat menyetujui RKUA - PPAS menjadi keputusan DPRD, namun hendaknya pemerintah menjadikannya sebagai pedoman dalam penyusunan APBD perubahan nantinya," kata Suwirpen.

Senada, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Irdinansyah Tarmidzi juga menyarankan agar KUA-PPA benar-benar menjadi pedoman bagi RAPBD Perubahan. Ia menegaskan, harus ada batasan yang jelas dalam penyusunan program pembangunan pada anggaran perubahan nanti, mana yang bersifat umum dan yang merupakan progam baru.

" Kemudian yang penting diperhatikan adalah mengenai penyaluran dana bantuan sosial (Bansos). Jangan keluar dari substansi dan jangan pula sampai bertentangan dengan aturan," tegasnya.

Program pembangunan juga harus mengacu kepada visi dan misi gubernur dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ada. Saran ini juga senada dengan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Ismarni sebagai juru bicara. Ismarni membeberkan, masih ada program pembangunan yang belum terwujud.

Sementara Fraksi Amanat Nasional meminta pemerintah lebih memikirkan program berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Demikian juga Fraksi PKS yang menyarankan pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan yang urgen untuk kepentingan masyarakat.

Fraksi Hanura menyorot penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dan meminta hal itu menjadi perhatian yang lebih serius. Melalui Dedi Edwar, Fraksi Hanura juga meminta pemerintah menjadikan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai catatan penting.

Saran dan catatan yang sama juga disampaikan oleh fraksi-fraksi lain seperti Fraksi PPP melalui juru bicaranya Syukriadi Syukur dan Fraksi Perjuangan Reformasi disampaikan oleh Agus Susanto.

Wakil Ketua DPRD Sumbar H. Leonardy Harmainy yang memimpin sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhada RKUA - PPAS menyatakan, dengan disetujuinya menjadi KUA - PPA, berharap pemerintah segera menyusun rancangan APBD Perubahan dengan mempedomani KUA - PPA yang telah disetujui.

" KUA - PPA ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan program pembangunan dalam APBD perubahan mendatang dan hendaknya segera diajukan oleh pemerintah untuk dibahas," tegasnya.

Dalam RKUA - PPAS Perubahan APBD 2013, tergambar komposisi APBD perubahan menjadi Rp3,46 Triliun dimana pendapatan daerah sebesar Rp3,83 Triliun lebih dan belanja daerah diperkirakan Rp3,333 Triliun lebih. Diperkirakan akan terjadi defisit sebesar Rp150 Miliar lebih sementara Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) diperkirakan sebesar Rp276,750 Miliar lebih. (padangmedia.com)

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh