Menangkal Modus Pelanggaran Penyiaran Politik


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 03 November 2017 00:05:01 WIB | Artikel | 91 kali dibaca


Menangkal Modus Pelanggaran Penyiaran Politik

Menangkal Modus Pelanggaran Penyiaran Politik

Afriendi, SH, MH

Wakil Ketua KPID Sumatera Barat

Direktur Asanusa Institut

 

Menjelang perhelatan akbar Pilkada serentak 2018 dan Pemilihan umum 2019 mendatang, semua pihak terutama partai politik calon peserta pemilu sudah memulai melakukan langkah dan upaya bagaimana partainya menjadi pemenang. Di Indonesia, ternyata tidak sedikit pemilik media kemudian masuk dalam dunia politik dan menjadi aktor politik di negeri ini.

Kalau dulu masyarakat agak awam tidak tau siapa owner dan pemilik televisi/media, tapi sekarang kondisinya sangat beda. Bahkan pemilik media televisi sekarang menjadi bintang iklan. Paling tidak, itu tampak dari iklan beberapa stasiun televisi, seperti contoh yang paling santer oleh masyarakat saat ini adalah iklannya Partai Perindo dengan bintang iklannya Hary Tanoesoedibjo (HT) dan iklannya Partai Nasdem dengan bintang iklannya Surya Paloh. Masing-masing iklan kerap tampil di media TV milik masing-masing sang bintang iklan. Dulu masa Pilpres 2014 muncul tokoh Abu Rizal Bakrie ketika masih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan Bakal calon Presiden. HT adalah pemilik Grup MNC (RCTI, Global TV, dan MNC TV), Surya Paloh adalah memiliki Metro TV, ARB adalah pemilik stasiun TV One dan ANTV. Pada masa Pilpres dan Pemilu 2014 lalu keenam stasiun itu (TVOne, ANTV, MetroTV, MNCTV, RCTI dan GlobalTV) yang disebut memberikan porsi terlalu besar pada pemilik mereka yang juga politikus atau calon presiden/wakil presiden.

Dari iklan-iklan ini tampak bahwa stasiun TV yang dimiliki oleh para pemimpin partai itu terindikasi dimanfaatkan untuk kepentingan politik sang pemilik. Para pemilik ini juga kerap tampil dalam pemberitaan. Umumnya, sepak-terjang sang pemilik TV yang adalah pemimpin partai diberitakan oleh stasiun TV miliknya dalam durasi yang lumayan. Bagaimana tidak? Biasanya, berita tentang sang pemilik TV itu ditampilkan lengkap dengan wawancara atau cuplikan pidato.

Dalam konteks aturan sudah jelas mulai dari Undang-undang dan peraturan teknis dibidang penyiaran telah mengaturnya secara tegas dan rinci. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 36 ayat (4) mengaskan bahwa, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Peraturan yang lebih teknis dibidang pengawasan isi siaran yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dibuat oleh KPI dan pemerintah.

Terkait soal netralitas isi siaran pasal 11 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI tahun 2012 serta pasal 11 ayat (1) Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012 P3 & SPS yang menyatakan bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.

Baru-baru ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada 4 (empat) stasiun televisi, yakni: RCTI, Global TV, MNC TV dan INEWS TV, Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dilakukan dalam Siaran Iklan Partai Perindo. KPI dapat memberikan peningkatan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012. termasuk memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pelanggaran ini tentu sangat mungkin terjadi pada media telvisi atau radio lain termasuk juga pada kontenstan politik yang memasang iklan berbayar dimedia TV dan radio yang ada sehingga akan memanfaatkan waktu diluar masa kampanye yang belum ditentukan.

Bahwa untuk menguatkan komitmen KPI dalam Melalui surat edaran kepada seluruh lembaga penyiaran di Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik pusat maupun daerah berkomitmen untuk mengawasi secara ketat dan memberi sanksi tegas terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Dalam edaran tersebut KPI menegaskan agar lemabaga penyiaran patuh untuk tidak menayangkan siaran iklan politik di luar masa kampanye yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Siaran iklan politik yang dimaksud adalah dalam bentuk Iklan kampanye, Hymne partai politik, mars partai politik dan lagu-lagu lainnya yang terkait dengan partai politik. Seluruh elemen harus memahami bahwa siaran yang dipancarkan serta diterima secara bersamaan dan serentak oleh lembaga penyiaran, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak. Oleh sebab itu, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

Sebagai regulator penyiaran nasional KPI berkepentingan untuk mendorong terciptanya iklim penyiaran yang independen, berimbang dan netral sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.  

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2017 telah dilakukan oleh KPI melalui gugus tugas bersama yang didasarkan pada pada Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pengawasan dan pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil geubernur, Bupati dan Wakil Bupati  dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Melalui Lembag Penyiaran. Kerjasama ini sebagai upaya terwujudnya pelaksanaan iklan kampanye oleh pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu mengikuti kaidah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pilkada. Fokus pengawasan KPI terutama menyangkut jumlah dan durasi penayangan iklan kampanye merujuk Pasal 34 PKPU Nomor 7 Tahun 2015. Untuk iklan kampanye di televisi, setiap pasangan calon paling banyak kumulatif 10 spot dengan durasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa penayangan. Untuk radio, setiap pasangan calon paling banyak 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye. Penayangan iklan kampanye tersebut dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang. Dalam proses pengawasan jika KPI menemukan pelanggaran iklan kampanye pada televisi dan Radio nasional, maka KPI akan melaporkan temuan tersebut ke Bawaslu untuk kemudian merekomendasikan sanksinya kepada penyelenggara pemilu. Penyelenggaran pengawasan dan pemantauan pada media televisi lokal akan dilakukan secara berjenjang oleh KPI daerah dengan gugus tugas dengan Bawaslu Prov dan KPU Provinsi.

Pilkada 2018 sudah didepan mata, disusul Pemilu serentak Presiden/wakil Presiden dan Pemilu Legislatif DPR RI, DPRD Prov, DPRD kab/Kota dan DPD RI. Sekitar oktober 2017 tahapan Pemilu secara umum sudah mulai berjalan. Sebaiknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk kedepan bersinergi antara KPI, KPU harus melakukan upaya untuk menangkal modus pelanggaran penyiaran politik yang berpotensi akan dimanfaatkan oleh calon kontenstan politik pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti terutama oleh politikus dan partai politik peserta pemilu pemilik media. Sangat penting adanya pengaturan teknis yang sangat tegas menjelang berjalannya tahapan pemilu, jika selama ini dalam pengaturan kegiatan kampanye partai politik lembaga penyelenggara Pemilu hanya mengaturnya saat pelaksanaan kampanye atau pada tahapan pemilu sudah berjalan.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • WIKILATIH PADANG

    • Sabtu, 25 November 2017
    • Sabtu, 25 November 2017
  • GEBYAR PENDIDIKAN 2017

    • Kamis, 16 November 2017
    • Sabtu, 18 November 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh