No Drugs! - Peran Pemerintah Daerah Dalam P4GN


Post by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(TITA SHANIA) | Posted on 03 November 2017 12:50:50 WIB | Artikel | 69 kali dibaca


Download File

Selain menimbulkan beban ekonomi yang tinggi, penyalahgunaan narkoba yang kian meluas di Indonesia pada umumnya juga berdampak mengganggu ketentraman masyarakat. Penyalahgunaan narkoba telah merusak kualitas daya saing bangsa serta membunuh masa depan kejayaan bangsa dan hal ini juga sangat berkaitan dengan peningkatan tindak kejahatan termasuk kerusuhan, separatisme dan terorisme. 

Mengingat dampaknya yang sangat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa, pemerintah melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum bersama Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik didaerah melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013. Sesuai amanat Permendagri dimaksud, pemerintah daerah bertugas menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat antisipasi dini, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pendanaan dan partisipasi masyarakat. pemerintah daerah juga bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dan melakukan kemitraan/kerjasama dengan ormas, swasta, perguruan tinggi, relawan, perorangan maupun badan hukum yang melibatkan forum forum serta menyusun program dan kegiatan dalam rangka P4GN.

Selain itu, pemerintah menerbitkan Keppres Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN merupakan lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya, atau lebih dikenal dengan narkoba.

Di Sumbar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Barat kini tengah menyusun Ranperda Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2017 ini. Badan Kesbangpol Sumbar juga bekerjasama dengan BNNP dalam penyelenggaraan tes urin bagi ASN dilingkungan pemprov Sumbar, melakukan fasilitasi peringatan Hari Anti Narkotika Internasional setiap tahunnya, melakukan sosialisasi dan pembekalan P4GN ke kabupaten kota, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait utamanya BNNP Sumbar. BNNP Sumbar sendiri berdiri pada tahun 2011. Sedangkan BNN Kabupaten/Kota baru ada di kota Payakumbuh, Sawahlunto dan Kab. Solok. 

Selain peran aktif pemerintah, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya P4GN. Melalui forum forum yang diberdayakan, masyarakat diharapkan bisa mengawasi lingkungan terdekatnya dan memberikan laporan pada pihak pihak terkait apabila menemukan anggota keluarganya atau pihak pihak terdekat bersentuhan dengan narkoba. P4GN memerlukan upaya upaya berbasis kemasyarakatan yang mendorong kepedulian dan peran aktif seluruh komponen masyarakat.

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • WIKILATIH PADANG

    • Sabtu, 25 November 2017
    • Sabtu, 25 November 2017
  • GEBYAR PENDIDIKAN 2017

    • Kamis, 16 November 2017
    • Sabtu, 18 November 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh