Jejak PDRI : Satu Babak Bela Negara Yang Terlupakan


Post by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(TITA SHANIA) | Posted on 07 Desember 2017 22:07:48 WIB | Artikel | 50 kali dibaca


Jejak PDRI : Satu Babak Bela Negara Yang Terlupakan

Begitu banyak hal dapat dikenal dari Sumatera Barat. Tak hanya karena alamnya yang elok, Sumatera Barat pun sangat populer dengan banyaknya tokoh dan pejuang yang lahir dan berperan bagi kemerdekaan bangsa. Tuanku Imam Bonjol, Abdoel Muis, Tan Malaka, hingga Hamka hanyalah secuil dari deretan nama besar bersejarah asal daerah ini. Lebih jauh, di Sumatera Barat pula-lah pernah terjadi sebuah mata rantai perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (RI), dimana peristiwa itu dijadikan momentum ditetapkannya tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden RI.

Adalah perjuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dibawah pimpinan Sjafroeddin Prawiranegara saat itu, yang pada masa kemerdekaan ini telah cenderung dilupakan. Padahal ia merupakan aset sejarah nasional dan Sumatera Barat yang besar, sekaligus merupakan simbol bela negara yang sangat otentik.

Perlawanan PDRI merupakan bagian yang tak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah mempertahankan kemerdekaan, dalam kurun Desember 1948 – Juli 1949. PDRI, yang dideklarasikan di Halaban, Lima Puluh Kota, pada tanggal 19 Desember 1948, adalah estafet yang mengisi kekosongan pemerintahan saat Soekarno-Hatta dan sejumlah tokoh penting nasional ditawan dan diasingkan oleh Belanda.

Pada masa perjuangannya, PDRI mengumumkan kepada penjajah bahwa Indonesia belum habis. Mereka menyusun perlawanan dari dalam hutan Sumatera dengan membentuk lima wilayah pertahanan militer, yakni Aceh, Tapanuli dan Sumatera Timur Bagian Selatan, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. PDRI tak kenal menyerah mempertahankan negara, meski harus keluar masuk rimba dengan perbekalan seadanya, sehingga menjadi musuh nomor satu Belanda kala itu.

Perlawanan yang dilakukan PDRI membuat penjajah tidak pernah bisa menguasai negara. Hal ini memaksa Belanda mengadakan perundingan dengan utusan tokoh nasional yang ditawan. Pasca perundingan Roem Royen yang menghasilkan kesepakatan, pada Juli 1949, Sjafroeddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandat kepada Pemerintah Republik Indonesia yang tetap dipimpin Soekarno-Hatta.

Untuk mengenang dan melestarikan perjuangan PDRI tersebut, sejumlah tokoh Sumatera Barat mengusulkan pembangunan monumen bela negara di daerah Koto Tinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota. Meski telah disetujui oleh pemerintah pusat, namun hingga saat ini proses pembangunan monumen tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Kendati demikian, tim fasilitasi pembangunan monumen bela negara yang diketuai oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, terus mengupayakan koordinasi dengan pihak pihak terkait untuk merealisasikan kelanjutan pembangunannya.

Napak tilas perjuangan PDRI dalam mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat patut dilestarikan, salah satunya dengan wujud monumen ini. Dibangunnya monumen bela negara diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menularkan rasa heroik yang tinggi kepada generasi muda tentang semangat juang PDRI, juga sebagai simbol bela negara yang patriotis.


Berita Terkait :

Belum Ada Berita Terkait

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh