Pokir Anggota Dewan harus andil dalam pembangunan Daerah


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 08 Februari 2018 15:07:53 WIB | Berita Terkini | 648 kali dibaca


PADANG, Sejumlah kalangan DPRD Sumbar, meminta pemerintah daerah harus konsisten dalam melakukan pembangunan daerah melalui  Pokok pikiran (Pokir). Dewan menilai,  saat ini masih banyak realisasi pokir yang kurang optimal. 

"Bercermin dari tahun sebelumnya, ada beberapa pokok pikiran dewan yang tidak masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), hal ini harus menjadi bahan evaluasi, " ujar anggota fraksi Nasdem DPRD Sumbar Risnaldi, Rabu (7 /2)

Ia mengatakan, penyampaian pokir harus menjadi arah pembangunan suatu daerah. Untuk itu,  perlu penegasan agar kesepakatan yang melibatkan pemerintah provinsi dapat dilaksanakan dengan optimal. Dalam hal ini, arah pembangunan mengacu pada sejumlah sektor diantaranya adalah, bidang ekonomi, bidang sumber daya manusia, bidang infrastruktur, bidang pertanian dan perikanan, pembangunan bidang pariwisata serta pembangunan industri kecil dan menengah.

" Untuk tahun 2019 hendaknya, kebutuhan harus dihitung terlebih dahulu, agar semua program pembangunan daerah melalui pokir dapat terakomodir dalam APBD , " katanya. 

Sementara itu, Komi Chaniago dewan  Daerah Pemilihan ( Dapil) Padang Pariaman mengatakan, pada tahun 2017 telah dibahas realisasi pokir pada  dapilnya Sehingga menjadi nota kesepakatan. Namun, dalam pelaksanaan banyak pokok pikiran yang telah diusulkan tidak masuk dalam APBD. 

"Untuk Dapil saya, belanja modal hanya 30 persen dalam APBD sehingga berdampak buruk terhadap pembangunan infrastruktur, " imbuhnya. 

Ia mengatakan, kesepakatan yang telah  dilakukan, jangan sampai tidak dilaksanakan. Nantinya, akan berimbas kepada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan daerah.  Pembangunan daerah melalui pokir sangat dibutuhkan masyarakat. Jika tidak terlaksana dengan baik, maka harus dicarikan solusinya. 

Sementara itu Saiful Ardi dewan Dapil Pesisir Selatan mengatakan, setiap arah kebijakan yang diperjuangkan oleh  dewan harus berpihak  kepada masyarakat karena mereka dipilih oleh masyarakat. 

Pembangunan sektor pendidikan dan sektor kesehatan menjadi fokus dalam pencapaian target pembangunan di bidang sumber daya manusia. Dia menegaskan, anggaran untuk sektor pendidikan sebesar paling kurang 20 persen dan sektor kesehatan minimal 10 persen dalam belanja langsung APBD harus terpenuhi. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh