Tantangan Tol Sumatra


Post by Erwinfs(Erwinfs) | Posted on 29 Juli 2018 07:38:17 WIB | Artikel | 494 kali dibaca


Tantangan Tol Sumatra

Harian Kontan edisi 12 Juli 2018 dalam salah satu halamannya menulis berita dengan judul “HK Siap Bangun 10 Jalan Tol Trans Sumatra”. Pemerintah menunjuk PT Hutama Karya (HK) untuk membangun 10 ruas tol Trans Sumatra. Dan untuk ruas Trans Sumatra ini pemerintah mendukung penuh. Berbeda dengan pembangunan ruas tol di Jawa. 

Pembangunan tol ruas Trans Sumatra tingkat pengembaliannya berbeda dengan tol Jawa. Maka pihak swasta tidak begitu tertarik. Sedikitnya ada 6 ruas tol yang dibangun oleh HK, yaitu Pekan Baru – Dumai (131 km), Terbanggi Besar – Kayu Agung (185 km), Kisaran – Indrapura (47 km), Padang – Pekan Baru (255 km), Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Prapat (143 km), dan Medan – Aceh (470 km). 

Nilai investasi pembangunan tol Trans Sumatra ini 250,5 triliun rupiah. HK membutuhkan ekuitas 170,3 triliun rupiah dan pinjaman 80,19 triliun rupiah. Untuk mendanai pembangunan tol Trans Sumatra sumber pendanaan HK berasal dari PMN (penyertaan modal negara), obligasi, ekuitas mitra, dukungan konstruksi. Untuk tol Padang – Pekanbaru PMNnya sebesar 2 triliun rupiah.

Dalam hal pendanaan, HK memang butuh didukung penuh pemerintah. Terutama ketika upaya mencari dana dari pihak ketiga sulit didapat. Jika melihat sedikit ke belakang, yaitu di periode 2009-2014 pembangunan tol Trans Sumatra memang sulit dalam hal pendanaan. Karena secara ekonomi tidak masuk angkanya dalam hitungan investasi. Sehingga tidak ada investor yang berminat. 

Salah satu hal positif yang sudah dirasakan dengan pembangunan tol Trans Sumatra ini adalah ketika lebaran 2018 lalu. Beberapa ruas tol sudah difungsikan penggunaannya. Hal ini membantu kelancaran para pemudik. Di samping itu, ketika tiket pesawat di masa lebaran sangat mahal, pembukaan beberapa ruas tol turut membantu pemudik yang menggunakan jalur darat. Karena mudik melalui jalur darat biayanya lebih murah dibanding dengan menggunakan pesawat.  

Pembangunan tol Trans Sumatra sudah diwacanakan sejak masa Presiden Sukarno. Hal ini menggambarkan betapa strategisnya tol Trans Sumatra ini. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pembangunan tol Trans Sumatra sudah mulai dilakukan di beberapa titik. 

Pada masa Presiden Joko Widodo pembangunan tol Trans Sumatra semakin ditingkatkan dan menjadi prioritas. Secara finansial internal rate of return pembangunan ruas tol Trans Sumatra nilainya rendah. Sehingga tidak ada investor yang berani masuk. Maka pemerintah memutuskan untuk membangun sendiri ruas tol Trans Sumatra ini melalui BUMN.

Prioritas pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan sisi selatan Trans Sumatra dari Bakauheni hingga Palembang menurut saya sebuah keputusan yang baik. Karena berdasarkan pengalaman, ruas tol ini sangat membantu kelancaran ketika bepergian dari Padang menuju Jakarta, dan juga sebaliknya dari Jakarta ke Padang. (efs) 

Referensi: 

Harian Kontan, 12 Juli 2018

Tirto.co.id, “Tol Trans Sumatera Minus Jembatan Selat Sunda, Mungkinkah?”, dimuat 26 Februari 2016.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh