Perlu Kebijakan Serius Membangun Daerah Tertinggal di Sumbar


Post by Tenaga Artikel(Yal) | Posted on 13 Maret 2019 10:09:21 WIB | Artikel | 217 kali dibaca


 

Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan  termasuk tiga  Kabupaten Pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, yang dimekarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten. 

Namun sampai sekarang, ketiga kabupaten tersebut masih tergolong daerah pemekaran yang tertinggal sebagaimana diungkapkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit yang dilansir berbagai media cetak dan elektronik di Ranah Minang. 

Kata Wagub Sumbar Nasrul Abit, kini masih ada sekitar 328 nagari atau desa di Sumatera Barat dari 880  yang masih tergolong daerah tertinggal berdasarkan surat keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Datanya, di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 12 desa sangat tertinggal, dan 20 desa tertinggal. Di Pesisir Selatan ada 8 sangat tertinggal, dan 105 tertinggal. Kabupaten Solok 6 sangat tertinggal dan 29 tertinggal. Sijunjung 3 sangat tertinggal dan 29 tertinggal. Tanah datar 5 tertinggal, Padang Pariaman 12 tertinggal.

Kemudian di Kabupaten Agam terdapat 21 nagari tertinggal. Limapuluh Kota 4 sangat tertinggal, dan 29 tertinggal. Pasaman 3 sangat tertinggal dan 13 tertinggal. Solok Selatan 6 sangat tertinggal, dan 16 tertinggal. Dharmasraya 8 sangat tertinggal, dan 21 tertinggal. Pasaman Barat 2 tertinggal, Sawahlunto 1 sangat tertinggal dan 13 tertinggal, serta di Kota Pariaman 3 tertinggal.

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas wilayah 3.864,02 km², jumlah penduduk 365.129 jiwa berada, di Simpang Ampek, Sasak, Kinali, Talu, Air Bangis, Silaping, Ujung Gading, Muara Kiawai, Sungai Aur, Parit, Paraman Ampalu, Sikabau, Pulau Panjang, Cubadak, Simpang Tonang, Simpang Tiga Andilan, Desa Baru, Sigantang dan lain-lainnya.

Secara geografis, Kabupaten Pasaman punya Sumber Daya Alam di daerah dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan di bagian timur dan dataran rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 km yang merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah, karena mengandung  potensi yang sangat menjanjikan seperti potensi ekonomi bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan serta pariwisata.

Kemudian Pasaman Barat merupakan daerah Sentra Perkebunan Sawit penghasil utama komoditas bahan baku minyak goreng.  Luas areal perkebunan kelapa sawit seluruhnya kurang lebih 102.000 hektare, sekitar 77.000 hektare termasuk perkebunan inti dan plasma, sementara sisanya adalah perkebunan rakyat.

Secara umum topografi Kabupaten Pasaman Barat meruapakan datar dan sedikit bergelombang, sedangkan daerah bukit dan bergunung hanya terdapat di Kecamatan Talamau dan Gunung Tuleh. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 sampai 913 meter di atas permukaan laut. Wilayah datar dengan kemiringan 0-3 persen datar bergelombang dengan kemiringan 3-8 persen,  berombak dan bergelombang dengan kemiringan lereng 8%-15% serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lereng di atas 15 persen. 

Seanjutnya Kabupaten Kepulauan Mentawai kaya akan potensi sumber daya alam. Namun, kenyataannya ekonomi masyarakat di Mentawai masih tetap miskin. Ekonomi di Mentawai masih dikuasai para pengusaha dari luar.

Namun, ada juga hal yang menarik untuk dibahas masalah ungkapan Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet saat pertemuan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Katanya, perputaran keuangan dan ekonomi tidak terserap di Kepulauan Mentawai, melainkan perputaran itu berada di luar Bumi Sikerei, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak nampak. "Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai 5,2 persen. Sementara, inflansi 4,7 persen. Artinya, ekonomi Mentawai masih sangat rendah, termasuk tingkat kemiskinan di Mentawai sebesar 15,26 persen.

Taraf hidup masyarakat Mentawai masih dikategorikan miskin. Padahal, dengan banyaknya hasil alam, tentunya bisa dimanfaatkan dengan maksimal.“Kalau masih seperti ini, Mentawai tetap tergolong miskin di Sumatera Barat,” ucap Yudas.

Langkah yang harus dilakukan untuk keluar dari kemiskinan, kata Yudas Sabaggalet, adalah dengan membuka pengembangan usaha mikro kecil dan menengah serta membuat akademik centre guna untuk pengembangan ekonomi di Mentawai. Selanjutnya mengembangkan perikanan dan kelautan serta pariwisata."Daerah Mentawai saat ini sedang giat-giatnya memajukan dunia pariwisata. Karena itu, orang Mentawai harus ada yang menjadi pengusaha."

Begitu juga dengan Kabupoaten Dharmasraya. Jika kita lihat dari sisi Geografis, Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi yang sangat strategis apabila dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Posisi strategis dan dapat berperan sebagai gerbang timurnya Provinsi Sumatera Barat. 

Potensi Luar Biasa Kabupaten Dharmasraya karena daerahnya yang langsung berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi. Fakta ini dianggap sebagai daerah yang akan mengalami kemajuan pesat di masa datang.

Pemberdayaan masyarakat harus diterjemahkan secara komprehensif, yang tentu diawali oleh pemberdayaan pola pikir. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipandang hanya sebatas masalah ekonomi, sehingga yang kita lakukan hanya semacam terapi ekonomi saja dalam mengatasinya. 

Oleh karena itu, hal yang harus kita upayakan adalah memberdayakan masyarakat, baik dalam pengertian pemberdayaan pola pikir yang kemudian dilanjutnya dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat, dengan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tersebar di daerah-daerah kabupaten/kota untuk menjadi lokomotif pembangunan daerah di Sumatera Barat. 

Walaupun berbagai kebijakan pembangunan daerah telah disusun secara komprehensif, namun kita tetap perlu mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tidak saja menjadi objek pembangunan namun juga harus dapat bertindak sebagai subjek dari pembangunan. 

Untuk itu, segenap aparatur pemerintahan perlu meningkatkan responsifitas terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, sekaligus dengan jeli melihat setiap peluang dan potensi yang mungkin dapat dioptimalkan di daerahnya. (Berbagai sumber dan penulis wartawan tabloidbijak.com)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh