LPPD DPM&PTSP 2018


Post by Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu(AMRIZAL, S.Sos) | Posted on 08 April 2019 11:07:52 WIB | Penanaman Modal | 205 kali dibaca


Download File

inas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, terakhir berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan
Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha
Daerah.
Berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk
mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan
lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini
menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga
tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan
Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.
D
LPPD DPM & PTSP Provinsi Sumatera Tahun 2018 3
B. TUPOKSI
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Usaha Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur
di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan teknis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),
Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
b. Pelaksanaan kebijakan tekhnis dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan tekhnis dibidang Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi
Kerjasama Dunia Usaha;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha;
dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari;
 Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 Sub Bagian Program dan Keuangan;
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal , terdiri dari;
 Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 Seksi Pemberdayaan Usaha;
d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
 Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
 Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh