Kemendagri : Perkuat Kelembagaan Statistik Sektoral untuk Wujudkan Satu Data


Post by Diskominfo(Desi Marlinda) | Posted on 08 Mei 2019 12:41:26 WIB | Berita Terkini | 43 kali dibaca


Kemendagri : Perkuat Kelembagaan Statistik Sektoral untuk Wujudkan Satu Data

Bukittinggi, InfoPublik - Penetapan Perpres Satu Data tampaknya menjadi momen yang sangat ditunggu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku instansi pelaksana urusan wajib Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.

Hal ini disampaikan oleh narasumber dari Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jiwa Satria Nusantara, pada acara Forum Data Pembangunan se-Sumatra Barat yang digelar di Balai Sidang Bung Hatta, Bukittinggi, Selasa (30/4/2019).

Dia menjelaskan, khusus pengelolaan urusan statistik sektoral, masih menjadi perdebatan dan keraguan oleh pejabat pengelola statistik di kabupaten/kota, karena dalam Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) belum memuat uraian tugas Diskominfo, melainkan hanya disebutkan bahwa Diskominfo berperan sebagai walidata.

“Uraian tugas pengelolaan statistik sektoral ada dalam rancangan Perpres Satu Data dan  Permendagri nomor 98 tahun 2018 memang belum memuat, hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian definisi operasional nantinya. Masih ada beberapa penyempurnaan konten rancangan Perpres Satu Data, jadi penetapannya masih ditunda,” jelas Jiwa.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, tugas dan fungsi walidata dalam forum data sudah cukup jelas, yakni mengkoordinir pengumpulan data, memeriksa, mengolah serta mempublikasi data sektoral.

“Bappeda adalah pengguna data untuk perencanaan pembangunan, sedangkan BPS adalah instansi pembina urusan statistik,” tambah Jiwa.

Narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatra Barat Teddy Rafdianto menyampaikan bahwa, Forum Data kali ini memang sengaja mengangkat tema yang dapat memberikan pencerahan kepada berbagai OPD terkait di kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan ini, khususnya dalam pengelolaan e-database SIPD.

“Pemprov Sumbar sudah mulai merintis pengelolaan SIPD seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 98/2018. Bappeda bersama Diskominfo telah melakukan pemetaan elemen data pembangunan secara bersama-sama,” ujar Teddy.       

Acara yang digagas oleh Bappeda Provinsi Sumatra Barat ini diikuti oleh Anggota Forum Data di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Bappeda dan Diskominfo kab/kota se-Sumatra Barat.

Ditemui terpisah, Kepala Diskominfo Provinsi Sumatra Barat Yeflin Luandri, Kamis (2/5/2019) mengemukakan, untuk penguatan kelembagaan statistik sektoral, ia telah menyampaikan usulan melalui Biro Organisasi Setdaprov agar dilakukan perubahan struktur organisasi Diskominfo dari Tipe B menjadi Tipe A.

“Saat ini urusan statistik dikelola oleh 1 (satu) kepala seksi pada tingkat Eselon IV. Dalam usulan perubahan struktur organisasi, urusan statistik akan dikelola oleh 1 (satu) Bidang yang terdiri atas 3 (tiga) seksi," ujar Yeflin.

Yeflin berharap revisi Perda SOTK ini segera rampung bersamaan dengan ditetapkan Perpres Satu Data nantinya, sehingga pengelolaan data statistik sektoral Pemprov. Sumbar menjadi lebih baik untuk mewujudkan Satu Data Indonesia. (ESN/MMC Diskominfo)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh