Prosedur Sertifikasi Bibit Tanaman Hutan


Post by Dinas Kehutanan(FEBY ANROW, S.Hut) | Posted on 28 Februari 2014 06:37:49 WIB | Kehutanan | 3151 kali dibaca


Prosedur dan tata cara penilaian bibit secara yuridis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor:089/Kpts/V/2003 , tentang Pedoman Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan. Dalam keputusan tersebut maka tahapan-tahapan yang harus dilalui pada saat akan dilakukan penilaian terhadap bibit yang diproduksi baik oleh perorangan, koperasi, BUMN/BUMD/BUMS serta lembaga lainnya yaitu:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada lembaga berwenang untuk menilai bibit yang diproduksi. Pemohon tidak dibatasi oleh apapun dapat perorangan, koperasi BUMD/BUMN/BUMS maupun lembaga lainnya. Beberapa data dan informasi yang harus disampaikan adalah:

a. Nama pemilik persemaian dan alamat lengkap;

b. Asal usul bibit tersebut, apakah berasal dari sumber benih yang telah disertifikasi atau bersumber dari sumber yang tidak jelas. Jika berasal dari sumber benih bersertifikat maka bibit tersebut dapat memperoleh sertifikat mutu bibit, jika tidak jelas maka bibit tersebut hanya akan memperoleh surat keterangan hasil pemeriksaan;

c. Luas persemaian, jenis lot bibit, jumlah bedeng, jumlah bibit, alamat lokasi persemaian, fasilitas persemaian.

d. Teknik perbanyakan, tanggal penyemaian/perbanyakan;

e. Struktur organisasi persemaian, tenaga kerja;

f. Distribusi bibit;

g. Dokumen proses produksi bibit.

2. BPTH membentuk tim yang akan diturunkan ke lapangan untuk memeriksa bibit yang diajukan untuk dinilai. Setiap tim harus membawa kelengkapan administrasi yang menyatakan legalitas dari tim yang memeriksa (surat jalan maupun SK penetapan dari Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan).

3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (baik produsen maupun instansi daerah yang terkait seperti dinas Kab/Kota dimana persemaian berada).

4. Penerbitan sertifikat atau surat keterangan sertifikat dapat diterbitkan apabila bibit yang diproduksi berasal dari benih yang digunakan dari sumber benih bersertifikat. Sedangkan surat keterangan diterbitkan apabila benih yangdigunakan untuk memproduksi bibit bukan berasal dari sumber benih bersertifikat.

Sertifikat ataupun surat keterangan dapat digunakan sebagai landasan bagi pemohon untuk memiliki kekuatan yuridis mengenai kualitas bibit yang diproduksi. Sedangkan bagi pihak konsumen sendiri merupakan bukti dan fakta yang dapat memiliki jaminan dan kondisi bibit yang digunakan.

Menimbang dan memperhatikan dari pentingnya kegiatan pengujian bibit ini, baik bagi pemohon, konsumen maupun bagi pembangunan RHL berkualitas, maka tim pelaksana harus menjunjung tinggi nilai akuntabilitas, transparan serta objektif.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh