Sosialisasi BPREDD+ di Sumatera Barat


Post by Dinas Kehutanan(FEBY ANROW, S.Hut) | Posted on 28 Februari 2014 06:39:48 WIB | Kehutanan | 1095 kali dibaca


Sumatera Barat mendapat giliran untuk menerima sosialisasi mengenai pembentukan Badan Pengelola REDD+ pada tanggal 26 Februari 2014 bertempat di aula Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Ir. Hendri Octavia,M.Si) dalam sambutannya menjelaskan bahwa Sumbar telah menyelesaikan SRAP REDD+ difasilitasi oleh UKP4 dan telah memiliki Roap map. Hasil rapat di Four Session, Jakarta: terdapat 3 Provinsi dan 9 kabupaten yang akan ikut bekerja sama dlm REDD+ tidak termasuk Sumatera Barat. Sumbar memiliki keunggulan yang tidak ada di provinsi lain (CBFM di nagari).

Selanjutnya Kepala Badan Pengelola REDD+ (Bpk. Heru Prasetyo diwakili oleh Bpk. William Syahbanda) menyatakan bahwa Sumbar termasuk 11 provinsi yang memiliki hutan dan ikut dalam skema REDD+ (Kalteng, Jambi dan Sulteng sebagai percontohan dan telah menandatangani MOU untuk melaksanakan skema REDD+). Beliau juga menjelaskan bahwa Provinsi Sumatera Barat sangat aktif terlibat dalam REDD+.

Untuk dapat menandatangi MOU seperti 3 Provinsi terdahulu maka Sumatera Barat harus memenuhi 5 syarat dasar yaitu:

1. SRAP Sumbar

2. Baseline data dan peta

3. Organisasi sub nasional

4. MoU dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

5. MRV dan REL

Untuk memenuhi hal tersebut di atas Sumatera Barat akan mengusulkan 10 langkah sebagai tindak lanjut 2014-2015 untuk menurunkan emisi di Sumatera Barat yaitu:

1. Penyiapan data dasar dan peta kadastral.

2. Dukungan teknis penyiapan unit koordinasi REDD+ Sumbar.

3. Dukungan REL.

4. Monitoring moratorium.

5. Review ijin (penertiban prosedur pelepasan kawasan hutan).

6. Penerapan REDD+ berbasis desa dengan penerapan CBFM berdasarkan konsep hutan nagari.

7. Gerakan sekolah hijau.

8. Dukungan untuk resolusi konflik.

9. Perkuatan KPH provinsi di kabupaten terpilih di Sumatera Barat.

10. Mainstreaming SRAP dalam proses Musrenbang.

Acara ditutup oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan harapan Sumbar dapat segera memenuhi persyaratan tersebut dan segera dapat melakukan implementasi skema REDD+.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh