Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu untuk Huntap Mentawai


Post by Dinas Kehutanan(FEBY ANROW, S.Hut) | Posted on 01 Mei 2013 04:08:27 WIB | Kehutanan | 1786 kali dibaca


Dinas Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Lokasi Dispensasi Pembukaan Lahan untuk Pembangunan Hunian Tetap bagi Korban Gempa dan Tsunami Mentawai di Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan Kabupaten Mentawai. Hal ini menindak lanjuti surat Menteri Kehutanan tanggal 24 Oktober yang telah memberikan dispensasi pembukaan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban gempa dan tsunami Mentawai atas nama Bupati Kepulauan Mentawai seluas ±3.983,55.

Di atas lahan tersebut akan dila¬kukan land clearing dan pemanfaatan kayu serta pemba¬ngunan huntap. Pe¬nger¬jaan proyek ini akan dilaksanakan oleh Primer Kope¬rasi Angkatan Da¬rat (Primkopad) Ko¬rem 032 Wirabraja.

Dalam rangka pemenuhan bahan baku kayu bulat untuk pembangunan hunian tetap kepada Primer Koperasi Kartika Wirabraja diberikan dispensasi tanpa adanya pungutan Dana Reboisasi (DR) dan Pengganti Nilai Tegakan (PNT) kecuali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, setelah ke¬luar¬¬nya izin pemanfaatan lahan hutan lindung serta adanya IPK tersebut, lahan seluas 3.983,55 hektare itu bukan lagi kawasan hutan. Secara otomatis pe¬nga¬wasan¬nya berada pada pemerintah daerah. Sedangkan kayu hasil te¬bangan nantinya diman¬faatkan untuk pembangunan huntap. Jika sisanya masih ada kemu¬dian dijual untuk komersil, maka Primkopad harus mem¬bayar pajak serta memenuhi beberapa ketentuan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh