Rapat Koordinasi Batas Daerah Melahirkan 7 Kesepakatan


Post by Telematika(Telematika) | Posted on 24 Mei 2013 05:23:58 WIB | Berita Terkini | 2128 kali dibaca


Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 Mei 2013 di Hotel Aksana Padang. Rakor dibuka oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs.H. Syafizal. MM. dengan nara Sumber dari Kementerian Dalam Negeri yaitu Kasubdit Batas Daerah Wilayah I Direktorat Jendral Pemerintahan Umum, Dra. Sri Wahyuningrum.

 

Kepala Biro Pemerintahan Setda prov Sumbar Drs.Syafrizal. MM

saat Pembukaan Rakor dan sosialisasi Kebijakan Penegasan Batas Antara Kab/kota

di provinsi Sumatra Barat yang di dampingi oleh Kabag. Otonomi Daerah Dra. Irnawinda

dan Kasubdit Batas daerah Wilayah 1 ditjen PUM Kemendagri Dra. Sri Wahyuningrum di Hotel Axana  Padang 23 Mei 2013

Rakor ini telah melahirkan 7 (tujuh) kesepakatan bersama yaitu :

  1. 1.Kegiatan Penegasan Batas Daerah Agar berpedoman pada Undang-Undang Pembentukan Daerah, Dokumen dan Kesepakatan serta Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
  2. 2.Pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kota Padang Panjang siap untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah di lapangan.
  3. 3.Pemerintah Provinsi akan memfasilitasi kegiatan Koordinasi antar kabupaten/Kota yang akan ditegaskan batasnya pada tahun 2013
  4. 4.Peserta rapat juga akan melaksanakan rapat lanjutan yang mengikutsertakan TIM PBD Provinsi, TIM PBD Kabupaten/Kota, Camat, dan Wali Nagari/Lurah serta KAN dan tokoh masyaralkat.
  5. 5.Kepada konsultan untuk selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan penegasan batas daerah dan melaporkan ke Ditjen PUM, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  6. 6.Pemerintah Provinsi akan mengevaluasi hasil penegasan batas yang dilaksanakan oleh pihak konsultan dan melaporkan hasilnya kepada Ditjen PUM Kementerian Dalam Negeri
  7. 7.Apabila di dalam pekerjaan penegasan batas terjadi permasalahan di lapangan akan diselesaikan bersama-sama secara musyawarah dengan mengikutsertakan Tim PBD Provinsi dan Tim PBD kabupaten/Kota yang berbatasan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanat bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraaan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, termasuk dalam hal penetapan penegasan batas daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, pasal 3 dijelaskan bahwa penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan dan dokumenlainnya yang mempunyai kekuatan hukum.

Penegasan batas daerah ini sangat penting sekali, apabila batas daerah tidak jelas akan menimbulkan konflik yang luar biasa, penentuan batas yang jelas tidak hanya batas antar negara, tetapi juga antar provinsi, antar Kabupaten dan Kota serta antar Kecamatan dengan Kecamatan, dan bahkan antar satu desa dengan desa yang lain (Nagari dengan Nagari ) juga harus ditentukan batas yang jelas. Batas yang jelas adalah hal yang sesuai dengan ketentuan hukum positif (yuridis formal) dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di lapangan atau adat istiadat yang berlaku di daerah perbatasan dan kondisi fisik di lapangan. Hal ini sesuai dengan penegasan Kepala Biro Pemerintahan bahwa Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan. Penegasan batas daerah dimaksud dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas di lapangan sampai dengan penentuan titik koordinat batas diatas peta.

Batas daerah yang kurang tegas dan jelas akan menimbulkan konflik horizontal yang cukup melelahkan pihak pengambil kebijakan (Pemerintah) yang berdampak kepada keamanan masyarakat yang ujung-ujungnya akan menghambat pula terhadap perekonomian masyarakat setempat sehingga tujuan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat juga tidak akan tercapai. Seringnya terjadi konflik horizontal di daerah perbatasan di Tanah Air, disebabkan karena batas Daerahnya yang kurang jelas, karena masalah hal ini beruhubungan erat sekali dengan hak-hak ulayat daerah dan juga ulayat masyarakat setempat.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat dimana berbatasan langsung dengan Daerah atau Wilayahnya Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan dengan Provinsi Bengkulu. Hal ini harus ditentukan batas daerahnya dengan tegas dalam waktu secepatnya. Disamping itu batas daerah antar Kabupaten dan Kota dalam Wilayah provinsi Sumatera Barat juga harus ditetapkan dengan tegas dan jelas, apalagi sekarang dengan adanya daerah otonomi baru (Kabupaten hasil Pemekaran) maka batas daerah ini harus dituntaskan pula dengan jelas dan tegas secepatnya.

Selanjutnya Syafrizal yang sering disapa Ucok ini mengatakan Prinsi-prinsip yang mendasari kegiatan penegasan batas adalah kesepakatan kedua belah pihak yang berbatasan, biasanya untuk melaksanakan kesepakatan ini dibentuk suatu Tim yang dinamakan Tim Penegasan Batas Daerah yang mana untuk Tim Penegasan Batas Tingkat Pusat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur serta untuk Tim Batas Daerah kabupaten/Kota oleh Bupati dan Walikota.

Mantan wakil Bupati Pesisir Selatan ini juga mengatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas Tim ini agar mempedomani data-data yang berhubungan dengan penyelesaian penegasan batas daerah, seperti cakupan wilayah, peraturan perundang-undangan, peraturan Daerah dan dokumen-dokumen kesepakatan yang pernah dibuat dan selalu melibatkan para pemuka masyarakat yang berpengaruh (tokoh masyarakat), sebagaimana Ucok menutup pembicaraannya bahwa Tim bekerja agar berpedoman kepada aturan yang ada dan melibatkan tokoh masyarakat kedua daerah yang berbatas sehingga dapat meminimalisir konflik diperbatasan.

Rakor ini dilaksanakan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada aparatur pemerintah provinsi Sumatera Barat dan aparatur pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana disampaikan oleh ketua Panitia Pelaksana Dra. Irnawinda bahwa maksud pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi Penegasan Batas daerah antar kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini adalah untuk melaksanakan koordinasi dan memberikan pemahaman kepada aparatur yang bertugas langsung terhadap penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yakni Kabupaten Kota se Sumatera Barat. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBN tahun anggaran 2013, pesertanya adalah 19 Kabupaten Kota se Sumatera Barat, Kanwil BPN Sumatera Barat, dan juga dihadiri oleh Biro Hukum, Biro Humas dan BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat. By.Telematika


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh