Balegda DPRD Sumbar Sosialisasikan 19 Ranperda


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 21 Juni 2013 01:35:31 WIB | Berita Terkini | 1132 kali dibaca


PADANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Tahun 2013 ini, DPRD Sumbar mengagendakan 19 Ranperda dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Empat Ranperda di antaranya sudah dibahas.

Ketua Balegda DPRD Sumbar Hasranita, Kamis (20/6) usai mensosialisasikan Prolegda DPRD Sumbar tahun 2014 menjelaskan, empat Ranperda yang sudah selesai dibahas tersebut adalah Ranperda tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah, Ranperda pembentukan SOTK pelayanan terpadu satu pintu, Ranperda Ketenagalistrikan dan Ranperda tentang penguatan dan pelestarian budaya Minangkabau.

"Ranperda sumbangan pihak ketiga sudah disahkan, sementara Ranperda pembentukan SOTK ditolak DPRD. Dua lainnya masih dalam pembahasan untuk mendalaminya lagi," ujarnya.

Pelayanan Terpadu satu pintu menurut Hasranita ditolak dengan dasar sudah ada satu badan yang menangani bidang yang sama yaitu Badan Penanaman Modal. Selama ini, soal pelayanan perizinan melalui badan tersebut tidak ada masalah sehingga tidak dibutuhkan SOTK baru.

Ranperda lainnya yang belum dibahas antara lain tentang Sumber Daya Air, Ranperda Ketenteraman dan Ketertiban, Perlindungan Anak dan Perempuan, Ranperda Penyertaan Modal daerah, Ranperda ketahanan dan ketersediaan pangan, Ranperda Pengendalian dan Pengawasan Beban Maksimum Angkutan Barang danRanperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Terkait Ranperda RIPPDA tersebut, ia menyatakan sudah mendesak pihak Pemerintah provinsi untuk segera menyampaikannya sesegera mungkin ke DPRD. Ranperda RIPPDA ini menjadi penting karena dibutuhkan untuk menjadi payung hukum pengembangan potensi pariwisata Sumatera Barat dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki potensi pariwisata.

"Dari kordinasi yang sudah dilakukan dengan Pemprov, draft Ranperda ini segera akan dimasukkan dan akan dibahas pada masa sidang kedua ini," ujarnya.

Selain Ranperda tersebut di atas, dalam Prolegda tahun ini juga diagendakan Ranperda tantang Perubahan APBD Sumbar tahun 2013 dan APBD tahun 2014. Selain itu, DPRD menurut Hasranita juga memasukkan satu Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 dalam agenda pembahasan meskipun sebelumnya tidak masuk dalam Prolegda.

"Ini dimungkinkan berdasarkan Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah," tukuknya.

Sosialisasi tentang Prolegda Sumbar tahun 2013 ini dihadiri oleh perwakilan dari kabupatan dan kota se Sumatera Barat, lembaga dan organisasi masyarakat non pemerintah dan dari organisasi profesi. Diharapkan sosialisasi tersebut dapat berlanjut kepada masyarakat.

Hasranita juga menekankan, Peraturan Daerah yang dilahirkan hendaknya segera diikuti dengan Peraturan Gubernur agar dapat segera diimplementasikan dan tidak hanya sekedar penghias lembaran daerah. (www.padangmedia.com)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh