Sosialisasi REDD+ di enam kabupaten oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat


Post by Dinas Kehutanan(FEBY ANROW, S.Hut) | Posted on 26 Juni 2013 07:45:27 WIB | Kehutanan | 1525 kali dibaca


Kini giliran Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat, Kab. Limapuluh Kota dan Kab. Solok yang mendapat kunjungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mensosialisasikan REDD+ kepada stake holder.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pemangku kepentingan sekitar hutan mengenai REDD+. Kegiatan diikuti oleh berbagai pihak yang terdiri dari PNS terkait, Wali Nagari, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dan pemerhati lingkungan.

Pada kesempatan tersebut nara sumber yang berasal dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memaparkan pentingnya peranan fungsi hutan dalam menyerap CO2 sebagai penyumbang emisi Gas Rumah Kaca terbesar. REED merupakan mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberi insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan.

Sumatera Barat pada saat ini telah membentuk pokja REDD+, menyusun RAD GRK, menghitung REL dan prediksi emisi 2020, menyusun SRAP REDD+, meningkatkan kapasitas kelembagaan yang kesemuanya merupakan bagian dari tahapan persiapan (readyness) dan sekarang memasuki tahap implementasi.

Mendukung kewajiban di atas, Provinsi Sumatera Barat telah menyiapkan beberapa strategi yang dapat menjadi peta jalan (Road Map) menuju implementasi REDD+, yaitu :

1. Pelana (Pengelolaan Hutan melalui Nagari). Sumbar sudah membuat roadmap CBFM dengan target 500.000 ha. Dalam implementasinya masyarakat diminta terlibat secara proaktif dalam mengelola hutan (perencanaan, pemanfaatan dan pengamanan).

2. Bangau (Pembangunan hijau), yaitu pembangunan yang berwawasan lingkungan yaitu pelaksanaan pembangunanyang tidak merusak dan melampaui daya dukung lingkungan, sebagai bagian dari penurunan emisi sektor kehutanan.

3. Taha (Penataan lahan secara arif), yaitu penataan lahan dengan berdasarkan penyelesaian konflik.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi ketiga konsep pembangunan sektor kehutanan berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat adalah aspek penataan tanggung jawab dan wewenang dimana jangan sampai terjadi perbedaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak searah antara Provinsi dengan kabupaten dan kota. Menjadi kewajiban bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota untuk mensinergikan program dan kebijakan pembangunan dengan Pemerintah pusat.

Kegiatan Sosialisasi ini cukup mendapat respon positif dari pelaku kehutanan di Kabupaten, hal ini ditunjukkan dengan dukungan yang diberikan oleh pemangku kepentingan sekitar hutan terhadap program/kegiatan yang tertuang dalam matrik SRAP REDD+ yang turut dibahas pada acara sosialisasi tersebut.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh