•  
  •  

Thu10232014

Last update12:39:32 PM

banner sipkd banner rup sumbar1

Ombudsman Sumbar Panggil BKD Terkait Rekrutmen CPNS

Padang, (Antara) - Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman perwakilan Sumatera Barat, segera memanggil pejabat dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi itu untuk minta penjelasan terkait perekrutan calon pegawai negeri sipil tahun 2013.

         Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yunafri di Padang, Kamis, mengatakan, pada Jumat (20/9) pihaknya direncanakan bertemu dengan pejabat BKD, untuk minta kejelasan terkait pelaksanaan penerimaan calon PNS di daerah ini.

         "Selasa (17/9) saya telah menandatangani surat yang akan dilayangkan kepada pihak terkait, agar dapat bertemu dan minta kejelasan ke mereka, sebab ada beberapa hal terkait penerimaan CPNS yang perlu penjelasan terkait pelayanan publik. Ini sebagian bentuk pengawasan yang kami lakukan," kata Yunafri.

         Dia menambahkan, ombudsman perlu mendapatkan kejelasan dari BKD sebab dari pantauan banyak perbedaan yang dilakukan pihak BKD Sumbar yang tidak sesuai dengan instruksi pusat, salah satunya dengan pembatasan jumlah pelamar.

         Ombudsman Sumbar menjelaskan, dari 14 poin ketentuan umum, dalam pelaksanaan penerimaan calon PNS di provinsi itu, ada poinnya yang menjelaskan pembatasan jumlah pelamar yang berhak untuk mengikuti seleksi tahap-tahap selanjutnya.

         Berdasarkan surat edaran Nomor : 800/4557/BKD-2013 tentang pengumuman penerimaan CPNS di provinsi itu pada ketentuan umum poin tiga sampai enam dijelaskan adanya pembatasan jumlah pelamar yang akan diikutkan dalam Tes Kompetensi Dasar (TKD) adalah 8.000 orang pelamar pertama yang memenuhi syarat administrasi sesuai proporsi formasi.

         Pembatasan jumlah pelamar tersebut, dijelaskan di dalam surat edaran disebabkan adanya keterbatasan anggaran dalam seleksi penerimaan CPNS tersebut.

         Seperti dijelaskan dalam poin empat, pemilihan 8.000 orang pelamar tersebut ditentukan berdasarkan waktu melakukan pendaftaran online, yaitu pelamar yang lebih dahulu mendaftar dan memenuhi persyaratan administrasi sampai memenuhi jumlah yang ditetapkan itu.

         Kemudian ditegaskan pada poin lima, apabila jumlah pelamar yang memenuhi syarat telah mencapai 8.000 ribu maka berkas lamaran berikutnya tidak diproses lagi, kemudian poin enam salah satu penjelasannya juga menguraikan pelamar tidak memenuhi syarat mengikuti ujian TKD salah satu kriteriannya adalah tidak masuk kategori 8.000 pelamar pertama, dimana statusnya diberitahukan setelah selesai jadwal pemeriksaan berkas lamaran website pendaftaran nasional/website BKN/website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

         "Dalam hal pembatasan ini, jika alasannya anggaran tentu dapat ditambah, sebab jika dibatasi seperti itu, maka dikhawatirkan tidak semua warga mendapatkan haknya untuk ikut bersaing dalam perekrutan tersebut. Demikian juga dengan SDM yang didapat untuk PNS nantinya," jelasnya.

         Yunafri menambahkan, dengan adanya pembatasan jumlah pelamar tersebut, ada indikasi diskriminasi, sebab penyampaian dan akses informasi pada masyarakat di provinsi ini tidaklah sama, bagaimana jika ada SDM yang sebetulnya layak untuk bersaing, namun karene melebihi kuota peserta administrasi yang ditetapkan mereka gugur sebelum ikut ujian TKD.

         "Sebab itu, sebagai lembaga pengawas layanan publik, dan juga ditunjuk untuk mengawasi proses rekrutmen CPNS ini kita perlu untuk minta klarifikasi pada pihak BKD," tegasnya.(antarasumbar.com)

best website stats