SOSIALISASI KAROSERI DAN BAK MUATAN KENDARAAN BERMOTOR


Post by Dinas Perhubungan(DINA OKTARIA, AMd.LLASDP) | Posted on 11 Desember 2017 11:15:19 WIB | 539 kali dilihat


SOSIALISASI KAROSERI DAN BAK MUATAN KENDARAAN BERMOTOR

(11/12), Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mengadakan Kegiatan Pembinaan Bengkel Karoseri / Bak Muatan. Dan diharapkan melalui sosialisasi tersebut dapat mewujudkan produksi Karoseri dan Bak Muatan yang berkeselamatan di Sumatera Barat.

Rapat  tersebut di buka Resmi oleh Bapak Dedy Diantolani Kabid KAD Dishub Prov.Sumbar yang mewakili Bapak Kepala Dinas Perhubungan Prov.Sumbar, dan juga di dampingi oleh Bapak Kepala BPTD Wil.III Prov.Sumbar Bapak Ariyandi Ariyus S.SiT,MM dan Direktur Sarana Perhubungan Darat yang Diwakili oleh Bapak Ir.Dewanto Purna Candra,MT sebagai Narasumber.

Dan diikuti oleh Peserta Sosialisasi Karoseri dan Bak Muatan Kendaraan Bermotor yang mana dari Dinas Perhubungan Kab/Kota Sesumbar dan instansi terkait.

Dalam paparannya, Bapak Dewanto mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor.44 tahun 1993, ketentuan dalam Pasal 115, disebutkan, ukuran kendaraan bermotor, dengan atau tanpa muatan harus memenuhi persyaratan, diantaranya meliputi lebar maksimum 2.500 mm; tinggi maksimum 4200 mm, dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan; panjang maksimum kendaraan bermotor tunggal 12.000 mm.

Sedangkan, rangkaian kendaraan bermotor dengan kereta gandengan, atau kereta tempelan tidak lebih dari 18.000 mm; panjang ROH 62,5 persen dari jarak sumbu, dan FOH 47,5 persen dari jarak sumbu; sudut perigi bagian belakang bawah kendaraan, sekurang-kurangnya 8 derajat diukur dari atas permukaan tanah.

Disamping itu juga, seperti yang dikatakan Bapak Dewanto, dalam upaya penanganan pelanggaran dimensi kendaraan bermotor, harus mencakup beberapa hal, diantaranya; pengawasan industri karoseri/bengkel modifikasi, yang meliputi bimbingan teknis, cek keberadaan SK Rancang bangun, serta cek kesesuaian fisik kendaraan, dengan SK Rancang Bangun dan proses penegakkan hukum di lapangan.

Selain itu dilakukan pengawasan saat pelaksanaan pengujian KB (Kendaraan Bermotor), yakni mencakup cek prosedur pengujian, cek kompetensi penguji, cek kelengkapan peralatan uji, dan pemberian sanksi kepada petugas yang menyimpang dan membandel. Selanjutnya disinggung juga, mengenai pengawasan bidang operasional, yakni pemberian sanksi pidana, pencabutan buku uji, serta larangan beroperasi, tuturnya menambahkan.

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh