Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012 di Dharmasraya


Post by Satuan Polisi Pamong Praja(AFIF AFDISYA) | Posted on 04 Mei 2017 10:00:49 WIB | Berita Terkini | 1345 kali dibaca


Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012 di Dharmasraya

Satpol PP Sumbar, Padang--- Rabu, 03 Mei 2017 Satpol PP Prov. Sumbar melakukan kegiatan Penegakan Perda No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Dharmasraya, kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun dari Kabupaten/Kota kepada Satpol PP Provinsi terkait penambangan dan operasi produksi pengolahan batu dan sirtukil di Kabupaten Dharmasraya,  untuk itu perlu dilakukannya Operasi Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 oleh Tim Terpadu dalam rangka penyelidikan dan penyidikan penambangan illegal. Tim ini terdiri dari Satpol PP dan Damkar Prov.Sumbar, Dinas ESDM Anggota Polri dan Anggota TNI.

Berdasarkan  laporan tersebut Tim Terpadu yang dikomandoi oleh Kabid PPUD Satpol PP Prov. Bapak Herwin Mustika melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Dharmasraya dan melakukan operasi ke 3 Lokasi. Lokasi pertama berada di Daerah Pulau Renggas yang juga perusahaan pengolahan batu (stone crusher). Tim menanyakan izin kepada Penanggung jawab operasional (Sdr. Zet) yang menyerahkan surat izin tersebut, namun setelah diteliti ternyata surat izin tersebut dikeluarkan oleh Dinas PTSP Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016. Hal ini berarti menyalahi  aturan karena sesuai UU 23 Tahun 2014, kewenangan pemberian izin Usaha pertambangan sejak ditetapkannya UU tersebut, pemberian izin dikeluarkan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi. Menindaklanjuti hal tersebut, tim terpadu melalui PPNS melayangkan surat pernyataan dan teguran kepada perusahaan tersebut dan menyarankan agar segera mengurus izinnya kedinas terkait.

Lokasi kedua berada di Dusun Bungo Tanjung, Gunung Medan Sitiung ditemukan unit pengolahan batu (stone crusher) yang tidak memiliki izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Menindaklanjuti temuan tersebut, PPNS Satpol PP Provinsi melayangkan surat pernyataan dan Teguran kepada penanggung jawab operasional di lapangan (Sdr. Zulfron). Selain itu juga diberikan pembinaan kepada mereka untuk segera mengurus izin ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sumatera Barat.

Lokasi ketiga berada daerah Sungai Ngili, Pulau Punjung yang juga merupakan tempat pengolahan batu (stone crusher). Perusahaan atas nama PT. CTA. Setelah melakukan pemeriksaan kepada penanggung jawab operasional (Sdr. Erisnaldi) bahwa usaha pengolahan batu tersebut atas nama PT. CTA yang berkantor di Padang. Tim memanggil pemilik usaha tersebut untuk menghadap petugas di kantor Satpol PP dan Damkar Provinsi dikarenakan tidak dapat menunjukkan surat izin.

Atas pelaksanaan Operasi ini, koordinator Tim Terpadu mengucapkan penghargaan kepada Satpol PP Kabupaten Dharmasraya atas koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas di lapangan.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh