Kemendagri Menyetujui Pembentukan 10 KPH di Sumatera Barat.


Post by Dinas Kehutanan(FEBY ANROW, S.Hut) | Posted on 23 Juni 2017 13:37:14 WIB | Berita Terkini | 1673 kali dibaca


 Kemendagri Menyetujui Pembentukan 10 KPH di Sumatera Barat.

Apa yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, buah hasil kerja keras Tim Dinas Kehutanan untuk pembentukan KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) akhirnya terbayarkan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akhirnya menyetujui Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan di Sumatera Barat.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 12 Juni 2017 Nomor: 061/4336/OTDA yang ditujukan langsung kepada Gubernur Sumatera Barat, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan analisa dan menyetujui terhadap usulan pembentukan UPTD Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang diusulkan oleh Gubernur Sumatera Barat. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa Gubernur Sumatera Barat dapat membentuk yaitu :

1.    UPTD KPH Pasaman Raya

2.    UPTD KPH Lima Puluh Kota

3.    UPTD KPH Agam Raya

4.    UPTD KPH Bukit Barisan

5.    UPTD KPH Sijunjung

6.    UPTD KPH Solok

7.    UPTD KPH Batang Hari

8.    UPTD KPH Dharmasraya

9.    UPTD KPH Pesisir Selatan

10. UPT KPH Mentawai

Untuk penentuan kelas masing-masing UPTD berdasarkan hasil analisa beban kerja, dapat diakses melalui sistem informasi Analisa Beban Kerja dalam fasilitas.otda.kemendagri.go.id .

Dengan adanya  Surat dari Kemendagri ini, mejadi awal baru dalam pengelolaan kehutanan Sumatera Barat Kedepannya dan hutan lebih terjaga dan terkoordinasi dengan lebih baik. Sesuai dengan VISI Dinas Kehutanan Sumatera Barat Yaitu Pemantapan Fungsi dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Serta Misi Dinas Kehutanan Sumbar yaitu :

1. Mewujudkan kepastian dan Optimalisasi dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

2. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung hutan dan lahan sesuai dengan fugsi dan peruntukannya untuk optimalisasi fungsi ekologi, serta perlindungan dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.

3. Meningkatkan akses dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh