Legislator Minta Pengawasan Gas Bersubsidi Diperketat


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 26 Januari 2018 07:52:59 WIB | Berita Terkini | 929 kali dibaca


Legislator Minta Pengawasan Gas Bersubsidi Diperketat

Padang, -  Anggota DPRD Sumatera Barat Yulfitni Djasiran meminta PT Pertamina untuk memperketat pengawasan distribusi gas bersubsidi di daerah itu sehingga meminimalkan penyalahgunaan.

“Penyalahgunan yang baru terungkap oleh pihak kepolisian menunjukkan pengawasan yang dilakukan PT Pertamina cukup lemah,” kata dia di Padang, Kamis.

Menurut dia beredarnya gas elpiji berukuran 12 kilogram dengan mencampur empat tabung gas bersubsidi berukuran 3kg akan berdampak langsung kepada masayarakat.

“Apabila ada tabung gas yang digunakan masyarakat meledak akibat menggunakan tabung gas non-subsidi yang berasal dari gas bersubsidi, siapa yang bertanggungjawab,” kata dia.

Ia meminta pemerintah daerah dan pihak terkait harus melakukan pemeriksaan rutin ke lapangan dan memeriksa tabung gas yang dijual kepada masyarakat sesaui dengan standar yang ada. 

“Kami berharap hal seperti ini tidak terulang kembali, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pengawasan,” kata dia.

PT Pertamina menilai peenyalinan gas bersubsidi ke elpiji 12 kg merupakan tindakan yang merugikan masyarakat miskin karena sama artinya mengurangi hak mereka dalam menggunakan bahan bakar.

Area Manajer Marketing dan Relation Pertamina Sumbagut Rudi Arifianto mengatakan ketika ada yang mengoplos elpiji tiga kilogram artinya subsidi lari kepada yang tidak berhak dengan cara melanggar hukum.

Ia menyampaikan hal itu menanggapi tertangkapnya enam pelaku yang diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi dengan menyalin ke tabung 12 kilogram untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar oleh Polresta Padang.

Menurut dia Pertamina mendukung langkah yang diambil Polresta Padang menangkap pelaku pengoplosan elpiji bersubsidi karena hal ini merupakan komitmen Kapolri menjaga elpiji tiga kilogram tepat sasaran penggunaannya.

"Pengoplosan itu sama artinya mengurangi hak masyarakat miskin dan industri kecil," katanya.

Ia menilai jika pelaku berhasil menyalin 100 tabung dalam sehari berarti dalam sebulan dalam sebulan sama dengan  3.000 tabung.

"Seandainya warga miskin menghabiskan tiga tabung dalam sebulan maka pengoplos sudah merampas hak 1.000 kepala keluarga," kata dia.

"Oleh sebab itu pengoplosan tidak hanya merugikan negara karena ada subsidi yang diselewengkan tapi juga merugikan masyarakat," lanjutnya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh