KEGIATAN PKK SEKARANG DAPAT MEMANFAATKAN DANA DESA


Post by Tenaga Artikel(Zakiah) | Posted on 19 Januari 2018 15:13:41 WIB | Artikel | 1898 kali dibaca


Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam RPJMN 2015-2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Dimana, penduduk miskin dan rentan menjadi prioritas dalam pelayanan dasar agar dapat meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu upaya yang holistik, integratif dan tepat     untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut.


Disinilah keterlibatan kader PKK disetiap daerah yang turut berkontribusi serta berperan aktif dalam semua kegiatan pembangunan, melalui 10 Program Pokok PKK, dilaksanakan agar setiap keluarga memiliki tata kehidupan dan penghidupan yang berkecukupan sandang dan pangan, memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.


Kegiatan Gerakan PKK di Daerah merupakan bagian Integral dari kegiatan Gerakan PKK secara Nasional, yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah, serasi dan terpadu disetiap Tim Penggerak PKK kabupaten/Kota sampai ke kelompok PKK RT dan Dasawisma. Landasan Hukum kegiatannya dalam pemberdayaan masyarakat pun telah resmi dituangkan dalam PERPRES RI NO.99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Apalagi didalamnya tertuang ketentuan pendanaan pelaksanaan gerakan PKK ini dibebankan kepada APBN sampai APBD tingkat Desa,yakni Dana Desa atau Alokasi Dana Nagari di beberapa Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.


Karenanya, sesuai rekomendasi hasil Rakon Gerakan PKK Provinsi Sumatera Barat dengan PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat telah disepakati tentang pemanfaatan dana desa untuk operasional kegiatan PKK Nagari/Desa. Dan Ketua TP-PKK Prov.Sumbar, Hj.Nevi Irwan Prayitno dalam Rakon di Bulan November 2017,berpesan  agar Ketua TP-PKK Kabupaten/Kota dapat menggerakkan semua TP-PKK Nagari untuk pro aktif berupaya mendapatkan dana desa ini dalam operasional kegiatan PKK, dengan berkoordinasi bersama Bapak Wali Nagari selaku Ketua Pembina PKK di Nagari, dan jika ditemukan kendala, segera berkonsultasi dengan Tenaga Ahli (TA)  Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) atau Konsultan Pendampingan Wilayah (PKW) yang berada di daerah masing-masing, tentang tata cara mendapatkan Dana Desa (DD) dan  Alokasi Dana Desa (ADD).


Seiring dengan itu, pada Jumát, 19 Januari 2018, telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat ,yakni oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Drs. H. Syafrizal. MM dengan Tim Penggerak PKK Sumatera Barat, oleh Hj.Nevi Irwan Prayitno, tentang Peran Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Provinsi Sumatera Barat Dalam Menyukseskan Program PKK Provinsi Sumatera Barat.

 Dalam sambutannya Kadis PMD Sumbar yang dikenal dengan Pak Ucok ini, mengatakan "Desa diibaratkan sebaga suatu "negara kecil" yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan,  institusi lokal,  penduduk, tanah dan sumber daya ekonomi. Cara pandang baru ini memberikan harapan dan peluang terhadap visi pembaharuan desa menuju perubahan yang jauh lebih besar dan lebih baik dari pada sebelumnya begitu juga bagi perempuan di desa akan lebih dapat mengoptimalkan perannya dalam merobah posisinya dari objek ke subjek pembangunan di Desa, terutama pembenahan relasi Gender."


Selanjutnya beliau juga mengatakan "bahwa Permendagri nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mengatakan, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah Gerakan Nasional dalam Pembangun Masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari,  oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqw kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulya dan berbudi luhur,  sehat, sejahtera,  maju dan mandiri,  kesetaraan dan keadilan gendet serta kesadaran hukum dan lingkungan." Kondisi sekarang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui pendampingan. Apalagi pendampingan menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk percepatan pencarian kemandirian dan kesejahteraaan masyarakat yang dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran  serta memanfaatkan sumber daya sesuai  dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat Desa. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengontrak Tenaga Pendamping Profesional Desa melalui Program Pembangunan Pemberdayaan Desa (P3D) yang disebar ke Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang bertugas di Kecamatan dan di Desa. Mereka dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi pembangunan di Nagari/Desa termasuk penguatan PKK dan kader PKK,  maka dari itu kerjasama antara P3MD  dan TP PKK Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu hal sangat baik dan strategis sekali dalam rangka pencapaian visi undang-undang Desa yaitu terwujudnya Desa yang maju, kuat, mandiri berkeadilan dan demokratis.


Sebelumnya Hj.Nevi Irwan Prayitno selaku Ketua TP-PKK Sumatera Barat dalam sambutannya mengatakan "Lahirnya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan harapan baru dan peluang baru untuk desa dalam menuju perubahan yang lebih baik dalam rangka mensejahterakan masyarakat di pedesaan Sesuai dengan salah satu "nawacita" Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa lembaga kemasyarakatan dapat mengambil peran emansipatif dalam proses pembangunan desa, sejalan dengan semangat keterbukaan dan penerapan otonomi yang telah menetapkan kesetaraan proporsi antara masyarakat, pemerintah, dan swasta sebagai pemangku kepentingan yang berimplikasi terhadap semakin terbukanya peluang bagi aktivis sosial untuk terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan melalui lembaga yang telah terbentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.


 Dengan adanya nota kesepahaman ini diharapkan ada tindak lanjut kerjasama untuk dapat menyukseskan program PKK pada semua tingkatan dan meningkatkan keterlibatan kelompok kader PKK dalam kegiatan P3MD Provinsi Sumatera Barat, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,  pendampingan,  hingga pengawasan. Beliau juga berharap kepada segenap jajaran TP-PKK Kabupaten/Kota senantiasa menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan OPD terkait serta mitra strategis lainnya untuk keberhasilan visi dan misi gerakan PKK, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan situasi, kondisi dan prioritas program. Semoga semakin jayalah PKK dimana pun berada. Aamiin (SZ)

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh