Komisi Informasi Sumatera Barat Cari Badan Publik Paling Transparan 2018


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 02 Juli 2018 18:17:00 WIB | Berita Terkini | 956 kali dibaca


Komisi Informasi Sumatera Barat Cari Badan Publik Paling Transparan 2018

Padang, 2 Jui 2018

Genderang badan publik apa terbaik dalam mengaplikasikan keterbukaan informasi publik seperti diatur Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, dimulai, Komisi Informasi (KI) Sumbar, Senin, 2 Juli 2018 resmi mensosialisasikannya.

“Apakah, Pemkab Tanah Datar, Parpol PDI Perjuangan, Unand, PT Semen Padang, RS Ahmad Mukhtar dan Nagari Sungayang masih akan bertahan sebagai badan publik tertransparan seperti 2017 di Sumbar, tahun ini KI Sumbar kembali mencari dengan menggelar penilaian badan publik 2018,” ujar Komisioner KI Sumbar membidangi Kelembagaan sekaligus Ketua Panitia Pemeringkatan Badan Publik tingkat Sumbar, Sondri Dt Kayo kepada peserta sosialisasi penilaian badan publik 2018 se-Sumbar di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumbar, Padang.

Sondri mengatakan penilaian badan publik 2018 merupakan kerja nyata Komisi Informasi Sumbar dalam mematrikan pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“UU 14 tahun 2008 aturan induknya, lalu ada Peraturan KI nonor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, kemudian badan publik menindaklanjuti dengan aturan pelaksana, seperti Mendagri mengeluarkan Kepmendagri nomor 3 tahun 2017 tentang pengelolaan informasi publik Kemendagri dan pemerintah daerah,” tambah Sondri.

Selain itu kata Sondri, pemeringkatan badan publik juga untuk menguji sejauh mana aplikasi pelayanan informasi di badan publik.

“Kita laksanakan sosialisasi hari ini sebagai bentuk bahwa penilaian badan publik oleh Komisi Informasi terbuka kepada semua konstestan, dan publik luas juga boleh menguji lewat akses informasi ke badan publik masing-masing,”jelasnya.

Sekitar 300 peserta sosialisasi hadir yang terdiri dari PPID Pemprov Sumbar, PPID utama kabupaten/kota se-Sumbar, PPID pembantu nagari se-Sumbar, PPID instansi vertikal se-Sumbar, PPID KPU dan Panwaslu provinsi/kabupaten/kota, PPID BUMN/BUMD di Sumbar dan PPID partai politik se-Sumbar.

Sedangkan Wakil Ketua KI Sumbar Arfitriati mengatakan penilaian badan publik tahun anggaran 2018 adalah yang terkahir digelar KI Sumbar periode 2014-2018.

“Dari progres penilaian badan publik tiga tahun terakhir banyak lembaga pemerintahan, BUMN, BUMD, Nagari dan Perguruan Tinggi antusias mengikutinya.

“Dan hasil penilaian dari tahun ke tahun kecendrungan nilainya meningkat, meski belum ada yang mencapai nilai sempurna sesuai standar nilai keterbukaan informasi publik yang ditentukan KI Pusat,” ucap Arfitriati.

Sementara Kepala Perpustakaan dan Arsip Sumbar, Alwis mengatakan soal keterbukaan informasi publik adalah kewajiban bagi setiap instansi lembaga negara.

“Saya hadir dan berkeinginan instansi yang saya pimpin menjadi terbaik pada penilaian KI Sumbar tahu ini,” ujar Alwis.

Sedangkan Asisten III Pemkab Dharmasraya, Martoni mengatakan Pemkabnya siap rebut terbaik kembali seperti 2016.

“Pembenahan terus kita lakukan dan Dharmasraya siap merebut terbaik kembali setelah 2017 lepas ke Pemkab Tanah Datar, dan saya hadir sosialisasi ini untuk memastikan metoda penilaian bagaimana dilakukan KI Sumbar tahun ini,” ujarnya.

Sondri Dt Kayo mengatakan penilaian badan publik 2018 kategorinya ditambah satu lagi yakni badan publik penyelenggara Pemilu 2019, KPU dan Panwaslu/Bawaslu kota dan kabupaten se-Sumbar.

“Tahun ini ada sembilan kategori penilaian, dari delapan 2017 yaitu, OPD Pemprov Sumbar, Pemkab/Pemko se-Sumbar, pemerintahan nagari, instansi vertikal di Sumbar, BUMN/BUMD, PTS/PTN, SMA sederajat, Parpol tingkat Sumbar dan kini KPU dan Bawaslu se-Sumbar,” tutup Sondri yang menargetkan awal September anugerah badan publik terbaik sudah diserahkan.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh