Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE


Post by Diskominfo(Desi Marlinda) | Posted on 22 November 2018 16:36:15 WIB | Berita Terkini | 1111 kali dibaca


Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE

Yogyakarta, 22 November 2018.

Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan acara Sosialisasi Perpres 95/2018 tentang SPBE di Hotel Tentrem Yogyakarta. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 19 Kementerian/lembaga, 17 Pemerintahan Provinsi, 87 Pemerintahan Kabupaten dan 30 Pemerintahan Kota.

Acara sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dan dibagi menjadi 3 sesi diskusi yang membahas tentang Tata kelola SPBE dan penerapan SPBE, perencanaan dan penganggaran SPBE, penerapan TIK, keamanan informasi, dan audit TIK dalam penyelenggaraan SPBE. 

Asdep perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Adpem dan Penerapan SPBE, Bapak Imam Machdi menyampaikan 
Untuk mengatasi permasalahan pembangunan SPBE oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dilakukan sendiri-sendiri sehingga berdampak pada inefisiensi anggaran secara nasional.

Lanjutnya dikatakan, saat ini tata kelola pemerintah masih silo dalam penerapan SPBE, hal tersebut berdampak pada tidak terintegrasinya sistem aplikasi milik instansi pemerintah maupun lembaga dan berakibat pada pemborosan anggaran. Dengan integrasi, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi.

Peraturan yang diprakarsai oleh Kementerian PANRB dan dalam proses penyusunannya dilakukan selama hampir empat tahun ini semakin mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan efisien.

Perpres ini mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk memastikan keterpaduan tata kelola SPBE dapat terlaksana. Tugas utama dari Tim Koordinasi SPBE Nasional adalah melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri dari Menteri dan Kepala Lembaga berjumlah tujuh orang yakni Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi, Menteri Kominfo, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara. 

Pemerintah juga telah menyusun rencana induk SPBE yang bertujuan untuk memberikan arah pembangunan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Rencana induk ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh