Pengentasan Kemiskinan


Post by Erwinfs(Erwinfs) | Posted on 01 Februari 2019 00:02:29 WIB | Artikel | 145 kali dibaca


Irsyan Maududi, analis di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menulis di Harian Bisnis Indonesia dengan judul “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan”. Irsyan menulis bahwa dalam visi Indonesia Emas 2045, tingkat kemiskinan di Indonesia diharapkan mendekati 0 %. Persisnya 0,2%. 

Irsyan mengutip data BPS di mana persentase penduduk miskin pada September 2018 9,66%. Ini merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak 1999. Irsyan menyebut, intervensi sosial pemerintah pada program perlindungan sosial dan subsidi turut berperan besar terhadap turunnya tingkat kemiskinan tersebut. Di samping juga peran inflasi yang rendah dan faktor ekonomi lainnya. 

Irsyan menyebut bahwa peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan, kualitasnya menunjukkan tren menurun. Pada 2010-2013 setiap 1% pertumbuhan PDB dapat menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,108%. Kemudian di 2014-2017, angkanya turun menjadi 0,067%. 

Irsyan mengutip studi Reksa dan Irsyan (2018) yang menggunakan data Susenas 2014-2016, peningkatan kesejahteraan yang diukur dengan pengeluaran sebesar 10% di seluruh lapisan masyarakat, hanya meningkatkan kesejahteraan 20% masyarakat termiskin sebesar 4,65%.  

Irsyan menyimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak cukup membantu pengentasan kemiskinan. Perlu ditambah dengan perlindungan sosial. Proporsi dana bansos di ruang fiskal terhadap PDB hanya 0,55% di 2018. pada 2019 direncanakan menjadi 0,71%. 

Angka ini masih kalah dengan Uruguay 1,2%, Brasil 1,4%,  India 1,5%. Untuk itu ada beberapa pilihan menurut Irsyan. Di antaranya adalah realokasi belanja, seperti realokasi belanja subsidi energi kepada belanja perlindungan sosial.  Kosta Rika dan Thailand berhasil merealokasi belanja militernya menjadi dana universal health coverage.

Kemudian, memperbanyak earmarked tax atau mengalokasikan jenis pajak tertentu untuk mendanai program perlindungan sosial. Indonesia sudah melakukannya, seperti cukai dan pajak rokok yang dananya digunakan untuk belanja sektor kesehatan. Korea Selatan pada 1982 mengenakan earmarked tax untuk alkohol dan rokok. 

Brasil, Bolivia, Mongolia, dan Zambia, adalah beberapa negara yang sudah melakukan earmarked tax. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan skema pendanaan yang kreatif.  

Semoga ke depannya Indonesia bisa meningkatkan anggaran perlindungan sosial sebagai bagian dari mengurangi tingkat kemiskinan menuju angka nol % atau mendekati nol %. (efs)

Referensi: Bisnis Indonesia, 31 Januari 2019


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh