Pemerintah siap antisipasi kerawanan pemilu


Post by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(TITA SHANIA) | Posted on 31 Januari 2019 15:19:09 WIB | Artikel | 117 kali dibaca


Sebagaimana dilansir situs kemendagri, sejumlah pihak, baik penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan jajaran keamanan TNI, Polri, BIN, BSSN dan stakeholdernya lainnya berkewajiban menjaga kondusivitas atau iklim politik jelang Pemilu serentak 2019.

Strategi antipasti dari setiap potensi kerawanan yang sewaktu – waktu muncul, suhu dapat meningkat tak terduga yang dapat menjalar kemana-mana pada setiap tahapan Pemilu atau jelang berakhirnya rangkaian tahapan, penyebab yg hrs diwaspadai dan  antisipasi antara lain ujaran kebencian, Hoax, fitnah, black campaign dan politisasi SARA.

Kepala pusat penerangan Kemendagri, sekaligus juru bicara Kemendagri Bahtiar Baharuddin menyampaikan bahwa sebenarnya sejumlah lembaga melakukan antisipasi, terutama yang melakukan adalah Penyelenggara Pemilu itu sendiri  dalam hal ini (KPU, Bawaslu, dan DKPP) termasuk NGO, Kampus serta aktivis penggiat pemilu.

Ia menuturkan juga bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Selain itu aparat TNI, BIN serta aparat keamanan lainnya termasuk (Polri) dan Kemendagri sebagai regulator pemilu patut mengantisipasi potensi kerawanan di setiap tahapan Pemilu serentak 2019.

"Misalnya sejak awal kemendagri selalu mengingatkan terkait regulasi, regulasipun salah satu potensi kerawanan atau sumber konflik jika aturan teknisnya tidak terang atau tidak jelas dan bisa menimbulkan multitafsir di lapangan termasuk perdebatan publik yang tidak substantif, seringkali ketidaksamaan pemahaman penyelenggara dilapangan dan peserta pemilu ketika diimplementasikan secara teknis di lapangan bisa memicu insiden konflik, sehingga setiap penyusunan aturan teknis penyelenggaran, baik yang disusun PKPU, Peraturan Bawaslu dan Peraturan DKPP selalu dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah sebagai regulator. Pemerintah melalui Kemendagri selalu ingatkan agar penyelenggara tidak membuat penafsiran aturan di luar UU yang justru bisa kontra produktif menyita konsentrasi waktu, tenaga dan pikiran untuk fokus siapkan segala hal menuju 17 April 2019,” tuturnya.

 

Lebih lanjut Bahtiar menjelaskan bahwa Pemilu merupakan sebuah kontestasi maka memerlukan lingkungan yang kondusif, sejuk, damai dan seterusnya. "Maka setiap waktu, setiap saat dalam forum apapun Bapak Mendagri Tjahjo Kumolo selalu  mengingatkan yang namanya racun demokrasi yang dapat merusak peradaban demokrasi. Racun demokrasi tersebut adalah politisasi SARA, politik uang, negatif campaign, fitnah, ujaran kebencian, Hoax atau berita bohong” jelasnya.

Karena yang namanya racun demokrasi tersebut bisa memanaskan situasi di lapangan, maka seluruh pihak baik kontestan maupun masyarakat ketika melihat ada gelagat perkembangan yang negatif,  harus segera sama – sama menyatukan kekuatan mendinginkan suasana publik, jangan yang panas itu semakin memanas.

Selain itu, Ia juga menyampaikan dari sisi aspek integritas dan profesionalisme dari penyelenggara pemilu penting untuk dijaga sebagai bagian dari antisipasi kerawanan dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

"Aspek integritas dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu sangat penting. Kira-kira Kurang lebih sekitas 8 juta jumlah penyelenggara mulai dari KPU, KPUD Provinsi, KPUD kabupaten/kota, PPK, KPPS, dan juga Jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panwas Kecamatan, Panwas pemilihan desa/kelurahanan sampai pengawas TPS termasuk panitia pemilihan luar negeri dan seterusnya yang akan mengelola dan mengurusi pelaksanaan teknis pemilu nantinya di 868.608 TPS” bebernya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan terjaganya integritas dan profesionalisme  jajaran penyelenggara pemilu maka akan mampu mencegah konflik dan respon positif dari semua pihak, baik peserta pemilu maupun  masyarakat akan menerimanya jika seandainya ada perbedaan-perbedaan dilapangan atau perselisihan yang muncul pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.

Oleh karena itu profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu (KPU, Bawasalu dan DKPP) adalah kunci utama dan terutama yang mampu menjamin sukses pemilu serentak 2019 sehingga hasil pemilu dapat dipercaya dan diterima oleh siapapun. Dan kami percaya dan yakin rekan-rekan penyelenggara pemilu memiliki modal tersebut.

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh