LKPJ DPM&PTSP 2018


Post by Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu(AMRIZAL, S.Sos) | Posted on 08 April 2019 11:36:04 WIB | Penanaman Modal | 228 kali dibaca


Download File

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Urusan Wajib Penanaman Modal
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM &
PTSP) Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program kerja dalam
rangka menyelenggarakan pelaksanaan penanaman modal di
daerah. Didalam mewujudkan program kerja dan perjanjian
kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018
ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- dan telah
direalisasikan sampai dengan keadaan 31 Desember 2018 sebesar Rp.
16.817.410.533,- atau sebesar 97,69% . Untuk Belanja Tidak Langsung, yaitu
belanja yang dianggarkan untuk Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai,
Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
mendapat dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.624.333.236,32,- dengan realisasi per 31
Desember 2018 sebesar Rp. 5.379.201.163,- atau sebesar 95,64%. Sementara itu
program kerja yang disusun dalam bentuk kegiatan, dimana rencana program
kerja yang konstribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur,
dialokasikan melalui Belanja Langsung (yang terdiri dari Belanja Langsung Pokok
dan Belanja Langsung Urusan) dengan jumlah dana sebesar Rp. 11.590.583.854,-
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 11.438.209.370,-
atau sebesar 98,68%. Program DPM & PTSP tahun anggaran 2018 adalah sebagai
berikut:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat dukungan
anggaran sebesar Rp. 1.135.494.329,- dengan realisasi anggaran sampai
dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.123.043.050,- atau sebesar 97,97%.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mendapat dukungan
anggaran sebesar Rp. 1.451.205.200,- dengan realisasi anggaran sampai
dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 1.413.909.346,- atau sebesar 98,05%.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur mendapat dukungan anggaran
sebesar Rp. 44.400.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 31
Desember 2018 sebesar Rp. 44.400.000,- atau sebesar 100%.
D
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 3
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur mendapat
dukungan anggaran sebesar Rp. 271.361.050,- dengan realisasi anggaran
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 268.344.904,- atau sebesar
98,89%.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 398.736.850,-
dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.
389.305.839,- atau sebesar 98,82%.
f. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi mendapat
dukungan anggaran sebesar Rp. 3.797.846.700,- dengan realisasi anggaran
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 3.750.963.067,- atau sebesar
97,43%.
g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu mendapat
dukungan anggaran sebesar Rp. 4.491.539.725,- dengan realisasi anggaran
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.448.243.164,- atau sebesar
97,30%.
Untuk mewujudkan pencapaian kinerja yang telah disepakati dan
ditandatangani, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Barat telah menyusun kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
I. BELANJA LANGSUNG POKOK
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke
Luar Daerah;
8. Penyediaan Jasa Pembinaan Mentaldan Fisik Aparatur;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
11. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir;
12. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 4
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Mebeuler;
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi;
3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler;
8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asert OPD;
9. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional;
10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
E. Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
2. Penatausahaan Keuangan SKPD;
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD;
4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan.
II. BELANJA LANGSUNG URUSAN
A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Penyelesaian Permasalahan Investasi;
2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal;
3. Promosi Investasi;
4. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal;
5. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat;
6. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 5
7. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal
Sumatera Barat;
8. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
9. Gelar Potensi dan Temu Usaha;
10. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal;
11. Forum Komunikasi Usaha Daerah;
12. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi;
13. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha;
14. Koordinasi StrategiPromosi Peluang Investasi;
15. Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja;
16. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
17. Forum Investasi Sumatera Barat.
B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu
1. Forum PTSP;
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan;
4. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu;
5. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan;
6. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Yang Berbasis Teknologi
Informasi;
7. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan;
8. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
9. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan;
10. Penilaian Standar Mutu Perizinan.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 6
2. REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
ari program dan kegiatan yang telah disusun Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi
Sumatera Barat tahun anggaran 2018 semua kegiatan dapat
diselesaikan100% dan dapat mencapai target kinerja output yang
telah ditetapkan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang kinerja outputnya
melebihi target >100%,
Pencapaian pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Belanja
Langsung Urusan sebagai berikut:
A. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Adapun Kegiatan-kegiatan untuk mendukung terwujudnya pencapaian
target program ini, sebagai berikut :
a. Penyelesaian Permasalahan Investasi, dukungan anggaran untuk
kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi ini adalah sebesar Rp.
121.408.100,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan Penyelesaian
Permasalahan Investasi sebesar Rp. 120.062.636,- atau 98,89%, serta
capaian fisiknya sebesar 128.57%. Kinerja keluaran kegiatan
Penyelesaian Permasalahan Investasi melebihi target yang
direncanakan.
 Maksud dari kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah
sebagai implementasi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
menciptakan iklim investasi yang kondusif di Sumatera Barat, dan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat dengan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se
Sumatera Barat dan Instansi Teknis terkait dalam Penanaman modal
atau yang menangani fungsi Penanaman Modal di Kab/Kota
merupakan lembaga yang mengkoordinir kegiatan investasi
PMA/PMDN yang menjadi kewenangan masing-masing diharapkan
dapat membantu para penanam modal dapat merealisasikan
D
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 7
proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada hambatan yang
berarti.
 Tujuan kegiatan ini adalah agar permasalahan investasi yang
mengganggu dan menghambat kelancaran investasi PMA/PMDN di
Kabupaten/Kota khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya
dapat difasilitasi dan ditangani secara baik, cepat, tepat dan
terkoordinir melalui suatu Tim koordinasi penanaman modal yang
melibatkan instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya
masing-masing.
 Keluaran atau output dari kegiatan ini:
1. Jumlah Perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Barat yang
difasilitasi permasalahan dalam Penanaman Modal sebanyak 9
Perusahaan PMA/PMDN.
2. Dari 9 perusahaan PMA/PMDN yang difasilitasi permasalahannya
semuanya dapat diselesaikan.
 Hambatan didalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada yang berarti,
namun dukungan anggaran untuk penyelesaian permasalahan
investasi sangat dibutuhkan.
b. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal, dukungan anggaran untuk
kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ini adalah sebesar Rp.
47.978.000,-. Dan capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp.
46.867.300,- atau 97,68%, dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja
keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.
 Maksud dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal yaitu
Mensosialisasikan Kebijakan Penanaman Modal terkait kebijakan dan
regulasi yang terjadi dalam Pelaksanaan Penanaman Modal.
 Dan tujuannya adalah agar Regulasi dan Kebijakan terkait
Penanaman Modal diketahui dan dipahami oleh instansi teknis baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten /kota, akademisi, dunia usaha
dan tokoh masyarakat.
 Keluaran atau output dari kegiatan ini:
Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi terkait Penanaman
Modal kepada 80 (delapan puluh) orang aparatur instansi teknis baik
tingkat provinsi, kabupaten / kota, akademisi, dunia usaha dan tokoh
masyarakat
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 8
 Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ada, hanya perlu
koordinasi dan kerja sama aktif antara provinsi dengan
kabupaten/kota dalam hal penyediaan data dan informasi terbaru
terkait kebijakan dibidang penanaman modal.
c. Promosi Investasi, dukungan anggaran untuk kegiatan Promosi Investasi
ini adalah sebesar Rp. 1.793.093.500,-. Dan capaian realisasi keuangan
kegiatan ini sebesar Rp. 1.790.973.705,- atau 99,87%, dan capaian
fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai dilaksanakan
sesuai target yang direncanakan yakni 17 ivent promosi yang diikuti baik
dalam negeri maupun luar negeri.
 Maksud dan tujuan dari kegiatan Promosi Investasi ini adalah agar
potensi dan peluang investasi Sumatera Barat dapat dikenal oleh
kalangan dunia usaha/investor sehingga menjadikan Sumatera Barat
sebagai tujuan investasi. Disamping itu juga untuk menarik minat
calon investor yang ingin berinvestasi serta membangun citra yang
dapat menimbulkan kepercayaan investor terhadap Sumatera Barat
sebagai daerah tujuan yang menguntungkan.
 Keluaran dan outputnya dari kegiatan Promosi Investasi
terlaksananya keikutsertaan Sumatera Barat dalam 17 ivent promosi
baik dalam dan luar negeri berupa forum dan business meeting.
Adapun ivent dalam negeri yang diikuti adalah sebagai berikut:
Dalam Negeri :
1. Regional Investment Forum (RIF 2018) Kegiatan ini dilaksanakan
selama 4 hari pada tanggal 13 s/d 16 Maret 2018 di The Alana
Yogyakarta Hoptel & Convetion Center, Jalan Palagan Tentara
Pelajar KM. 7 Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta, 55581.
2. Undangan Misi Dagang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 18
s/d 19 Mei di Ruang Auditorium 1 & 2, gedung Utama Kementrian
Perdagangan, Jalan M.I Riodwan Rais No. 5, jakarta Pusat 10110.
3. Apkasi Otonomi Daerah Expo : Trade, Tourism, and Investment
2018 tanggal 5 s.d 8 Juli 2018 di Hall 3 dan 3A, Indonesia
Convention Exhibition (ICE), Bumi Sepong Damai City,
Tanggerang.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 9
4. Technikal Meeting Trade Expo Indonesia 2018 tanggal 18 s.d 20
September 2018 di Nusantara Convetion Hall 1, ICE-BSD City,
Tanggerang.
5. Pameran Indonesia Infrastucture week (IIW) Tahun 2018 tanggal
30 Oktober s.d 2 November 2018 di Jakarta International Expo (Jie
Expo).
6. Pelaksanaan Kegiatan Sumatera Barat Expo ( Sumbar Expo) 2018
tanggal 14 s.d 17 November 2018 di Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan.
Luar Negeri :
1. Berdasarkan surat undangan KJRI di Chicago, Amerika Serikat,
Nomor 068/EKO/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal
Undangan Breakfast Meeting dengan American Society of Travel
Agents (ASTA), Chicago, 28 Maret 2018 dilaksanakan pada
tanggal 24 s/d 29 Maret 2018.
2. Berdasarkan surat undangan Be-Indonesia Nomor 085/SKKCK/
12/2017 tanggal 18 Desember 2017 perihal Permohonan
Dukungan dan Partisipasi di Indonesia Weeks 2018 Nagoya ke-2
di Nagoya pada tanggal 26 April s/d 1 Mei 2018 di Jepang.
3. Berdasarkan surat undangan Duta Besar RI untuk Kerajaan
Maroko merangkap Republik Islam Mauritania Nomor
27/DB/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Undangan Partisipasi
pada Fez Economic Forum (FEF) tanggal 27-29 Juni 2017
dilaksanakan 26 Juni s/d 1 Juli 2018.
4. Undangan surat Duta Besar Republik Indonesia di Moscow nomor
106/KM/DBS/II/2017 tanggal 3 Februari 2018 perihal Undangan
Partisipasi pada Festival Indonesia (FI) di Hermitage Garden,
Mocsow, 4-6 Agustus 2018 dan nomor 816/KM/DBS/VIII/2017
tanggal 31 Agustus 2017 perihal Undangan Partisipasi Festival
Indonesia (FI) ke-3 di Mocsow, Rusia 3-5 Agustus 2018
dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018
5. Surat undangan dari Kedutaan Besar RI Bandar Seri Begawan
Nomor 001/DB/IV/2018 tanggal 26 April 2018 perihal undangan
acara Resepsi Diplomatik dan Pameran Indonesia dalam rangka
memperingati HUT ke-73 Proklamasi Kemerdekaan RI di Brunei
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 10
dan nomor 28/DB/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal yang
sama yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus s/d
September 2018.
6. Berdasarkan surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di
Beijing nomor 1292/UM/K/08/18/09 tanggal 14 Agustus 2018 dan
surat Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional,
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor
55/PEN/SD/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Undangan
Partisipasi City of Charm pada 15th China ASEAN Expo (CAEXPO)
2018 tanggal 12 s/d 15 September 2018, Nanning-Guangxi, RRT,
Kementerian Perdagangan beserta KBRI Beijing dan KJRI
Guangzhou akan kembali berpartisipasi pada 15th China ASEAN
Expo (CAEXPO) 2018 tanggal 12 s/d 15 September 2018 di
Nanning, Provinsi Guangxi yang dilaksanakan pada tanggal 11
s/d 15 September 2018.
7. Surat Undangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Canberra
nomor 0637/SRK/07/2018/03 tanggal 16 Juli 2018 perihal
Indonesia-Australia Business Summit (IABS) 2018 di Melbourne, 26-
27 September 2018 pada tanggal 24 s/d 27 September 2018.
8. Merujuk surat dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian RI Nomor S-88/D.VII.M.EKON.09/2018 tanggal 5
September 2018 perihal Permohonan menjadi anggota Delegasi
RI pada pertemuan Chief Ministers and Governors’ Forum (CMGF)
ke-15 dan rangkaian Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri IMT-GT ke-
24 tanggal 28 September s/d 3 Oktober 2018 di Melaka, Malaysia.
9. Merujuk dari berita biasa dari Duta Besar RI di Roma Nomor B-
00350/ROMA/180918 tanggal 18 September 2018 perihal Usulan
acara kunjungan Gubernur Provinsi Sumbar ke Italia dan Malta
Bulan Oktober 2018 dilaksanakan pada tanggal 17 s/d 24
Oktober 2018.
10. Surat undangan KBRI Brasilia-DF di Brazil, Nomor 237/EK/10/18
tanggal 16 Oktober 2018 perihal Rencana Investasi ke Brasil
dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 14 November 2018.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 11
Berdasarkan surat undangan KBRI Brasilia-DF di Brazil, Nomor
237/EK/10/18 tanggal 16 Oktober 2018 perihal Rencana Investasi
ke Brasil yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 9 Desember 2018.
 Hambatan dalam pelaksanaan promosi investasi adalah data
pendukung terhadap materi promosi yang belum lengkap seperti
data peluang investasi yang belum clean and clear.
d. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal, dukungan
anggaran untuk kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman
Modal ini adalah sebesar Rp. 150.677.850,-. Dan capaian realisasi
keuangan kegiatan ini mencapai Rp. 148.150.840,- atau (98,32%), dan
capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai
sesuai target.
 Maksud dan tujuan dari kegiatan updating sistem informasi spasial
penanaman modal ini adalah merupakan salah satu kegiatan dalam
membantu mendorong pengembangan dan penyempurnaan
penyelenggaraan sistem informasi spasial penanaman modal yang
lebih diarahkan pada pengembangan dan peningkatan akses
informasi sumber daya alam, penataan data dan informasi yang
meliputi potensi dan peluang investasi, pembangunan dn
pengembangan basis data spasial serta terwujudnya jaringan sistem
informasi pada tingkat regional/provinsi yang terdiri dari peta
kesesuaian lahan, status hutan dan peta investasi existing.
 Keluarannya adalah membuat peta dan database serta sistem
informasi spasial sebanyak 1 sektor yakni di sektor pariwisata.
 Hasil (outcome) kegiatan ini adalah terupdatenya sistem informasi
Spasial Penanaman Modal sebanyak 1 sektor.
e. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat, dukungan
anggaran untuk kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi
Sumatera Barat ini adalah sebesar Rp. 187.700.000,-. Dan capaian
realisasi keuangan kegiatan ini sebesar Rp. 185.242.260,- atau (98,69%),
dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja keluaran hasil dapat tercapai
sesuai target.
 Maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan potensi dan peluang
investasi Sumatera Barat ni adalah membuat direktori potensi daerah
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 12
kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat untuk memberikan
informasi kepada calon investor terhadap sektor bidang usaha
mereka berinvestasi.
 Keluaran dan outputnya dari kegiatan ini adalah :
 Jumlah buku profl peluang investasi Sumatera Barat sebantak 300
buku
 Jumlah Leaflet peluang investasi Sumatera Barat sebanyak 2.000
exemplar.
 Jumlah buku direktori potensi investasi Sumatera Barat sebanyak
100 buku
 Updating data potensi dan peluang investasi Sumatera Barat di 19
kabupaten dan kota se Sumatera Barat.
f. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan
dukungan anggaran untuk kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan
Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 123.929.000,- dan
dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 121.883.699,- atau
(98,35%). Untuk realisasi fisik dari kegiatan ini tercapai sebesar 100%.
 Maksud dan tujuan dari Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan
Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah melakukan dan
mengikuti pertemuan Koordinasi Kelembagaan Investasi Daerah
dalam lingkup Provinsi dan Nasional untuk bertukar Informasi serta
mencari Solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi terkait
dengan kegiatan investasi daerah.
 Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman
Modal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi
program/kegiatan penanaman modal pusat dan daerah serta
mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kendala yang
dihadapi daerah dalam kegiatan investasi dilihat dari aspek
perencanaan dan kebijakan, promosi, perizinan dan pengendalian
penanaman modal.
Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh rumusan rekomendasi terkait
permasalahan/kendala dibidang perencanaan dan kebijakan,
promosi, pengendalian dan pembinaan penanaman modal serta
pelayanan perizinan tingkat Provinsi Sumatera Baratdan Nasional.
Hasil kegiatan ini adalah terciptanya harmonisasi perencanaan dan
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 13
kebijakan, promosi, perizinan, dan pengendalian penanaman modal
di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (sesuai target)
sebanyak 4 rumusan terkait perencanaan dan kebijakan, promosi,
perizinan, dan pengendalian penanaman modal.
 Koordinasi dan kerja sama aktif dalam penyediaan data dan
informasi terkait penanaman modal dan sumbangsih pemikiran
lainnya antar bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota sangat
dibutuhkan.
g. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera
Barat, dukungan anggaran untuk kegiatan Penyusunan Buku Data
Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat ini adalah sebesar
Rp. 103.334.800,-. Dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.
96.349.775,- atau (93,24%), dan capaian fisiknya sebesar 100%. Kinerja
keluaran hasil dapat tercapai sesuai target.
 Maksud dari kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan
Penanaman Modal Sumatera Barat adalah pengumpulan dan
analisis terhadap data-data penanaman modal di Provinsi
Sumatera Barat yang terealisir di tahun 2018 dimana tujuannya
adalah untuk menyediakan data dan informasi tentang
penanaman modal yang up to date dan informatif bagi pengguna
Buku Data Perkembangan Modal Sumatera Barat sebagai dasar
untuk perencanaan, pengembangan, pengendalian dan penyusun
kebijakan daerah mengenai penanaman modal serta
terlaksananya Konsolidasi Data Realisasi Penanaman Modal Provinsi
karena realisasi penanaman modal merupakan salah satu kinerja
yang dibebankan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat.
 Keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya Buku Data
Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebanyak 100
buah buku serta konsolidasi data realisasi penanaman modal
dengan kabupaten/kota terlaksana dengan baik 100%.
 Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah sebagai bahan dan
pedoman bagi pengambil kebijakan.
h. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, dukungan anggaran
untuk kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ini adalah
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 14
sebesar Rp. 90.676.700,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar
Rp. 86.713.480,- atau sebesar 95,63% dan realisasi fisik dapat tercapai
111,76% melebihi target dari 17 perusahaan yang ditargetkan terealisir
19 perusahaan.
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah kegiatan guna
mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap
ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas
penanaman modal serta Pemeriksaan yang dibarengi dengan
pembuatan Berita Acara Pameriksaan (BAP) proyek perusahaan
PMA/PMDN terkait dengan penerbitan izin usaha yang telah dikeluarkan
terhadap perusahaan yang sudah berproduksi komersil dan telah
merealisir investasinya minimal 75% dari rencana investasi serta proses
pencabutan Surat Persetujuan/pembatalan izin usaha bagi perusahaan
yang tidak pernah merealisir investasinya sama sekali dan tidak lagi
berproduksi atau macet serta tidak diketahui keberadaanya dan tidak
pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 Dengan demikian maksud dan tujuan dilaksanakan Pengawasan
terhadap perusahaan PMA/PMDN adalah agar penyimpangan
yang dilakukan para penanam modal dapat diminimalisir sesuai
ketentuan yang berlaku dan DPM & PTSP Provinsi tidak lagi
mencatat data perusahaan yang tidak produktif sehingga data
yang ada akan lebih baik serta diharapkan target realisasi investasi
yang telah ditetapkan dapat dicapai.
 Keluaran dari kegiatan ini adalah:
1. Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan
PMA/PMDN sebanyak 19 perusahaan (tercapai sesuai target),
yaitu:
 15 perusahaan sudah produksi
 4 perusahaan masih dalam masa konstruksi
 1 perusahaan berganti nama dari PT. Surga Ombak
menjadi PT. Hidden Bay Resort Mentawai.
 Hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah:
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 15
Dengan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
dapat diketahui keadaan sebenarnya dilapangan terkait investasi
yang dilakukan oleh investor, seperti:
1. Apakah perusahaan masih dalam keadaan kontruksi atau
tahap pembangunan;
2. Apakah perusahaan sudah produksi komersil;
3. Apakah perusahaan dalam keadaan macet ataupun yang
sedang bermasalah
4. Apakah perusahaan sedang menghadapi masalah atau
melakukan penyimpangan dari peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
i. Gelar Potensi dan Temu Usaha, dukungan anggaran untuk kegiatan
Gelar Potensi dan Temu Usaha ini adalah sebesar Rp. 234.044.000,- dan
dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 233.049.585,- atau
(99,58%), sedangkan realisasi fisiknya tercapai 100%, sesuai dengan
target.
 Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk:
 Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam rangka mempromosikan
sektor unggulan sebagai peluang investasi dalam suatu
pertemuan dengan para calon investor.
 Menarik minat calon investor untuk melakukan kegiatan investasi
di Sumatera Barat.
Penyelenggaraan dari kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha
adalah merupakan kegiatan pertemuan koordinasi Pemerintah
Daerah Provinsi bersama Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi
peluang investasi dengan para pengusaha perantau Minang,
Asosiasi yang bergerak dalam bidang peningkatan ekonomi, calon
investor baik nasional maupun internasional.
Kegiatan ini telah melakukan fasilitasi kepada calon investor yang
pelaksanaan bersamaan dengan pelaksanaan Sumbar Expo di
Makasar.
 Keluaran dari kegiatan ini dapat dilaksanakan dan dapat dicapai
sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 16
orang dimana pelaksanaannya bersamaan dengan pelaksanaan
Sumbar Expo di Makasar yang menghadirkan 4 narasumber dari
kabupaten/kota, yakni Kepala DPM & PTSP Kota Padang Panjang,
Bupati Kab Sijunjung, Bupati Kab. Pasaman dan Walikota Sawahlunto.
Disamping itu juga pelaksanaan one on one meeting di Jakarta.
 Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketertarikan beberapa
investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat,
yakni:
5. PT. Kalla Electrical System, Bpk. Bambang Indra yang tertarik
berinvestasi di sektor Kelistrikan di Kabupaten Pasaman.
6. Sub Holding Development and Contruction (Jadii Kalla Group)
yang tertarik berinvestasi di sektor Pertambangan dan Properti.
7. Friska, yang tertarik berinvestasi di sektor Industri, Sektor
Perdagangan dan sektor Tambang dan Gas.
8. Lukman, yang tertarik berinvestasi di sektor Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi.
9. Albert, yang tertarik untuk berinvestasi di sektor Integrated
Coconut.
j. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal, dukungan
anggaran untuk kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman
Modal ini adalah sebesar Rp. 470.408.200,- dan dapat direalisasikan
keuangannya sebesar Rp. 469.132.100,- atau (99,73%) serta realisasi fisik
tercapai 100%.
 Maksud dan tujuan dari kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi
Penanaman Modal ini adalah untuk memperkenalkan dan
mempromosikan Sumatera Barat kepada seluruh pihak baik dalam
dan luar negeri serta memberikan informasi tentang potensi dan
peluang investasi yang ada di Sumatera Barat agar diketahui oleh
Investor sehingga nantinya menjadikan Sumatera Barat menjadi
tujuan investasinya.
 Keluaran dari kegiatan ini adalah
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 17
1. Terlaksananya pertemuan Investor di Auditorium Gubernuran
dengan tema acara “Showcasing Investment Opportunities in
West Sumatra’s Tourism Industry”
2. Pemeran Minangkabau Summit 2018 yang merupakan ajang
mempromosikan produk, kegiatan, potensi dan peluang investasi
di Sumatera Barat
3. Penyebarluasan informasi melalui media massa pada 4 media
koran nasional, majalah nasional, TV Nasional dan TV Lokal.
k. Forum Komunikasi Usaha Daerah, dukungan anggaran untuk kegiatan
Forum Komunikasi Usaha Daerah ini adalah sebesar Rp. 70.317.300,- dan
dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 68.960.704,- atau
(98,07%). Dan realisasi fisiknya sesuai dengan yang ditargetkan sebesar
100%.
 Maksud dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini
dimaksudkan untuk melakukan pembinaan untuk meningkat dan
mengembangkan usaha dalam sebuah Forum Komunikasi Usaha
Daerah diantara pemangku kepentingan atau pemerintah dengan
para pelaku usaha. Forum ini bertujuan untuk mencarikan solusi
dan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap dunia usaha untuk
menghadapi tantangan kendala dan hambatan dalam
meningkatkan dan megembangkan dunia usaha di Sumatera Barat.
 Keluaran (output) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah ini
adalah terlaksananya forum komunikasi usaha daerah dengan
jumlah peserta 100 orang.
 Hasil (outcome) dari kegiatan Forum Komunikasi Usaha Daerah
adalah adanya usulan dasar rekomendasi untuk menciptakan iklim
investasi yang kondusif bagi daerah tentang kemitraan Usaha di
kalangan pelaku usaha di daerah.
l. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi dukungan anggaran untuk
kegiatan Koordinasi dan Misi Investasi ini adalah sebesar Rp. 59.134.700,-
dan dapat direalisasikan keuangan sebesar Rp. 58.230.295,- atau
(98,47%), serta realisasi fisik tercapai 100%.
 Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 18
 Mengkoordinasikan berbagai sektor baik hulu maupun hilir terkait
dalam hal promosi dan misi investasi yang akan dilakukan baik
dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan
Calon Investor.
 Memfasilitasi para pengusaha/calon investor/dunia usaha yang
berminat ke daerah tempat tujuan rencana investasi.
 Memfasilitasi misi investasi dari luar ke Sumatera Barat dalam
bentuk koordinasi, pendampingan maupun pertemuan sesuai
kebutuhan.
 Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
 Terlaksananya koordinasi promosi dan misi investasi dengan
kabupaten/kota sebanyak 6 kabupaten/kota sesuai target
(target 6 kabupaten/kota). Jumlah calon investor yang difasilitasi
sebanyak 6 calon Investor sesuai target (target 6 calon investor)
yang menunjukan keseriusannya, yaitu:
1. China Huadian Enginer CO, LTD, untuk rencana proyek
investasi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTU
(Pembangkit Listrik Tenaga Uap), di Pasaman, Agam dan Solok
(Danau diatas dan Danau dibawah),
2. PT Surabaya Indah Permai Indonesia, untuk rencana investasi
Industri Hilir Tanaman Nilam untuk memproduksi produk Safe
Care (bahan campuran aroma terapi) di Kabupaten Pasaman
Barat.
3. Coze International PIL untuk rencana investasi Gheotermal dan
panas bumi untuk di Kabupaten Solok Selatan.
4. Kyuden Mirai Energy, Co.INC, Perusahaan Listrik dari Jepang
yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan
Sumber Energi ramah lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. PT. Awina Sinergi International Perusahaan Listrik dari Jepang
yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan
Sumber Energi ramah lingkungan Pasaman Barat.
6. PT Akuo Energi Indonesia bergerak dalam bidang
pengembangan pembangkit listrik skala besar berbasis energi
terbarukan yang berminat berivestasi pada PLTA.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 19
m. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha dengan dukungan anggaran
untuk kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah sebesar
Rp. 55.576.650,-dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.
55.549.950,- atau (99,95%), dan realisasi fisik tercapai 100%.
 Adapun maksud dari kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra
Usaha ini dimaksudkan untuk Menyediakan data dan informasi
pelaku usaha yang berpotensi untuk bermitra mengenai gambaran
informasi tentang prospek pelaku usaha di kabupaten dan Kota
untuk bermitra di Sumtera Barat. Sedangkan Tujuan pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha ini adalah untuk
mengidentifikasi kondisi pelaku usaha secara akurat dan
mengetahui kelayakan pelaku usaha untuk bermitra sehingga
memudahkan terlaksananya kemitraan.
 Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah buku
direktori mitra usaha yang potensial di kabupaten/kota Provinsi
Sumatera Tahun 2018 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) buku, dapat
dicapai sesuai target.
 Dan Hasil (outcome) dari kegiatan ini adalah dapat tersusunnya
buku direktori mitra usaha yang potensial yang tersebar di
kabupaten/kota se Sumatera Barat yang dapat di fasilitasi untuk
bermitra dengan pengusaha besar yang ada di Sumatera Barat
n. Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi dengan dukungan
anggaran untuk kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi
ini adalah sebesar Rp. 36.883.800,- dan dapat direalisasikan
keuangannya sebesar Rp. 36.571.389,- atau (99,15%), dan realisasi fisik
tercapai 100%.
 Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Koordinasi Strategi
Promosi Peluang Investasi ini adalah pertemuan DPM & PTSP Provinsi
dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang
menghadirkan Narasumber dari BKPM RI terkait bagaimana
koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara BKPM RI dengan DPM &
PTSP Provinsi dan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat,
membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait investasi di
Sumatera Barat serta strategi promosi yang tepat sesuai dengan
kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 20
 Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya
koordinasi dan pengumpulan data ke Kabupaten/Kota, yakni :
 Kota Padang Panjang
 Kota Bukittinggi
 Kabupaten 50 Kota
 Kota Payakumbuh
 Kabupaten Pasaman Barat
 Kabupaten Tanah Datar
 Kota Sawahlunto
 Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja dengan dukungan anggaran
untuk kegiatan Workshop Pola pikir dan Budaya Kerja ini adalah sebesar
Rp. 39.629.500,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.
38.497.599,- atau (97,14%), dan realisasi fisik tercapai 100%.
 Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini Workshop pola pokir
dan budaya kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah untuk
meningkatkan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam dalam
memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada
investor, masyarakat dan instansi terkait secara prima dan excelent.
Sementara Tujuan dari Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 Meningkatkan kemampuan pola pikir dan merubah budaya
kerja seluruh aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada penerima
jasa layanan.
 Meningkatkan Disiplin dan Etika Aparatur dalam menjalankan
komitmen organisasi dalam rangka mencapai Visi dan Misi
DPM&PTSP.
 Meningkatkan kualitas Pelayanan Aparatur DPM & PTSP kepada
masyarakat serta membangun citra positif pemerintah.
 Perubahan dalam cara berfikir dan cara bekerja melalui
pembangunan karakter aparatur dengan membentuk sikap
mental yang positif.
 Hasil (outcome) kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman
dan kemampuan aparatur DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat
tentang pola pikir positif dan budaya kerja
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 21
o. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dengan dukungan anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp.
79.862.700,-dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.
74.614.050,- atau (93,43%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya
realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran
pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber di dalam
pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin direalisasikan sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan.
 Maksud dari kegiatan Bimbingan teknis Pengendalian Pelaksanaan
penanaman Modal adalah untuk :
a. Menambah wawasan dan pengetahuan peserta mengenai
Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
b. Untuk menambah pengetahuan tentang pengisian Laporan
Kegiatan Penanaman Modal untuk pencapaian realisasi
investasi di Sumatera.
c. Untuk menambah pengetahun peserta tentang Sistem online
Single Submission (OSS)
 Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :
a. Untuk menciptakan pemahaman bahwa betapa pentingnya
pemahaman tentang Pengendalian pelaksanaan penanaman
modal setelah diberlakukannya sistim On Line Single Submission
(OSS).
b. Agar apratur DPM&PTSP Provinsi, Kab/Kota dan Perusahaan
mengetahui tata cara pengisian Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM)
d. Meningkatkan Koordinasi antara BKPM, DPM&PTSP Prov. Sumbar,
DPM&PTSP Kab/Kota Se Sumatera Barat.
 Hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal, adalah :
1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan Personil OPD
DPM&PTSP Provinsi dan Kab/Kota serta perusahaan PMA/PMDN
tentang pengendalian pelaksanaan penanaman modal
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 22
setelah diberlakukannya online Single submission (OSS) oleh
pemerintahan pusat.
2. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan peserta tentang tata
cara pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara
Online.
3. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan perusahaan tentang
perizinan penerbitan izin melalui online Single submission (OSS).
p. Forum Investasi Sumatera Barat mendapat dukungan anggaran sebesar
Rp. 133.191.900,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.
120.113.700,- atau (90,18%), dan realisasi fisik tercapai 100%. Kurangnya
realisasi keuangan kegiatan ini dibawah 95% adalah sisa anggaran
pada belanja honorarium tenaga ahli/Instruktur/narasumber, Belanja
Bantuan Transportasi peserta dan Perjalanan dinas luar daerah di dalam
pelaksanaan kegiatan yang tidak mungkin.
 Maksud dari kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat yaitu sebagai
wujud tanggung DPM&PTSP Provinsi Sumatera Barat untuk
menyelesaian permasalahan investasi sesuai dengan Peraturan
Kepala BKPM RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata
Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan juga
akhirnya akan menciptakan iklim investasi yang kondusif di
Sumatera Barat dan dapat membantu para investor agar dapat
merealisasikan proyeknya dengan lancar dan aman tanpa ada
hambatan yang berarti.
 Tujuan kegiatan adalah untuk mengakomodir segala permasalahan
yang dihadapi dihadapi oleh Perusahaan, DPM&PSTP Provinsi,
Kab/Kota dalam menghadapi permasalahan investasi dan
sebagainya untuk dicarikan solusi pemecahannya.
 Hasil Penyelenggaraan Forum Investasi Sumatera Barat Tahun 2018
dengan tema “Peningkatan Investasi melalui Pengemabangan
Sektor Pariwisata di Sumatera Barat” diperoleh rumusan sebagai
berikut :
 Perlunya percepatan pelayanan perizinan dimana adanya
perubahan sistim untuk mempercepatan pelayanan perizinan
bagi investor.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 23
 Perlunya persamaan persepsi yaitu Investasi itu penting bagi
kemajuan daerah kita, investasi itu dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat, investasi itu dapat mengurangi
kemiskinan dan pengangguran.
 Perlunya data yang lengkap dan akurat untuk dapat dijual ke
pada investor dimana pada bidang infrastuktur seperti DED, FS
dan sebagainya.
 Sektor periwisata dapat mengerakkan sector ekonomi real
dimana masyarakat dapat dilibatkan secara langsung dan
mendapatkan dampak langsung dari uang yang dibawa oleh
wisatawan.
 Adanya permasalahan invesasi seperti permasalahan perizinan,
permasalahan lahan dan permasalahan yang berhubungan
dengan deregulasi/kebijakan dapat diselesaikan dengan
adanya Online Single Submission (OSS)
 Adanya arahan presiden RI agar pemerintah daerah untuk
mengaktifkan Satuan Tugas Percepatan Berusaha. Agar
pemerintah daerah tetap melakukan pelayanan perizinan yang
belum diatur dalam OSS dan Penyederhanaan proses
penyelesaian komitmen perizinan berusaha.
 10 Prioritas pembangunanSumatera Barat tahun 2016-2021 pada
point 6 berbunyi pengembangan pariwisata, industri,
perdagangan, koperasi dan investasi.
 Pengusulan KEK di bidang pariwisata masih terkendala dengan
pembebasan tanah.
 Sektor pariwisata termasuk sektor teratas yang memberikan
kontribusi terhadap perekonomian. Sumatera Barat memiliki
potensi besar dalam pengembangan pariwisata termasuk
investasi dimana sektor tersebut mendukung kegiatan pariwisata.
 Point utama pariwisata di Sumatera Barat yang perlu
dipertimbangkan, 1) menambah masa kunjungan, 2)
peningkatan ekonomi masyarakat dari kegiatan pariwisata, 3)
wisatawan datang dan nyaman berwisata di Sumatera Barat.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 24
 Investasi di sector kepariwisataan di Sumtera Barat hendaknya
dapat melihat karakteristik dari wisatawan yang dating ke
Sumatera Barat. Karakteristik wisatawan ke Sumatera Barat
adalah 1) 73,4 % berusia 20-40 tahun, keluarga (49,8 %), lama
kunuungan 2-3 hari, kunjungan berulang, pengeluaran Rp. 3-6
juta.
 Kota utama pariwisata di Sumatera Barat 1) Bukittinggi, 2)
Padang, 3) Payakumbuh, 4) Tanah Datar, dan 5) Pesisir Selatan.
 Permasalahan investasi pariwisata di Sumbar, 1) Keunggulan
investasi yang harus ada atraksi (attraction), aksesibel
(accesibility), kemudahan (amenity), dan anciliary. 2)
kompleksitas dan ketidakpastian investasi/ buruknya iklim
investasi 3) higienis dan sanitasi, 4) bencana alam, dan 5
Penerbangan langsung dari target pasar ke destinasi.
 Strategi pengembangan investasi yang harus diperhatikan
meliputi, 1) deregulasi berupa revisi terhadap regulasi, , 2)
profilling, 3) promosi 4) advokasi, 5) pembiayaan,
 Alasan harus berinvestasi di sector pariwisata 1) sumber daya
yang dimiliki baik sdm maupun sda yang besar, 2) Insentif berupa
keterbukaan, kawasan ekonomi khusus dan kemudahan
perizinan 3) investasi pariwisata mendapat dukungan dari
berbagai sector termasuk dukungan infrastruktur
 Keberhasilan pariwisata tergantung dari Akademisi, pengusaha
industry, komunitas, komitment pemerintah, peran media.
B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan program ini
adalah sebagai berikut :
a. Forum PTSP dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 66.594.150,- dapat
direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 63.112.253,- (94,77%) sedangkan
realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan.
Forum Investasi dilaksanakan dalam rangka Percepatan Penyelesaian
Perizinan Berusaha yang diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari
Kepala Dinas DPM & PTSP Kabupaten/kota se Sumatera Barat, Dinas
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 25
Teknis/Tim Teknis Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang PTSP
Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan se
Sumatera Barat.
 Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk perbaikan
dan peningkatan kinerja penyelenggaraan PTSP, dan tujuannya adalah:
1. Untuk menyatukan gerak langkah semua unsur terkait dalam
memberikan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Menghimpun berbagai permasalahan serta pemecahaannya;
3. Serta melakukan evaluasi dari pelimpahan kewenangan dalam
penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
 Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya forum
PTSP dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang, yang terdiri dari
aparatur DPM & PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
 Dan Hasil dari kegiatan ini adalah terciptanya kesamaan visi dan misi
serta gerak dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik
ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan dukungan anggaran sebesar
Rp. 1.848.615.000,- dan dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.
1.841.223.567,- (99.60%) sedangkan untuk realisasi fisik atas penerbitan izin
dan non izin yang ditargetkan melampau realisasinya 3.125 izin/non izin dari
1.400 izin/non izin yang ditargetkan atau sebesar 223,21%, dan untuk
penyelesaian izin/non izin sesuai dengan SOP adalah sebesar 84,10% dari
target sebesar 80% atau sebesar 105,12% serta
 Maksud dari kegiatan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
adalah sebagai pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di
Provinsi Sumatera Barat.
 Tujuan dari kegiatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu (PTSP)
adalah untuk membantu masyarakat/ pelaku usaha/investor/
penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan
perizinan dan non perizinan serta informasi mengenai penanaman
modal.
Ruang lingkup kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha yang mendapat
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 26
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur atau
lembaga/instansi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan
proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen perizinan bagi perusahaan/perorangan yang berlokasi di
Sumatera Barat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
1. Melayani permohonan perizinan berusaha sesuai kewenangan;
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dari si
pemohon;
3. Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan yang diajukan
pemohon;
4. Melakukan peninjauan lapangan, koordinasi dan rapat dengan
instansi terkait bila diperlukan;
5. Melaksanakan proses permohonan perizinan penanaman modal
melalui SPIPISE dan OSS;
6. Melaksanakan proses permohonan perizinan Sektor Perdagangan
berupa Angka Pengenal Impor (API) umum maupun produsen yang
berbasis Website (internet); dan
7. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha.
 Keluaran Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) keluaran yaitu:
Dalam rangka penyelenggaraan PTSP tahun 2018 telah diterbitkan izin
dan non izin sebanyak 3.125 izin/rekomendasi melampaui target sebesar
223,,21% (target: 1.400 izin/rekomendasi).
 Hasil dari kegiatan yaitu persentase perizinan penanaman modal yang
diterbitkan tepat waktu dapat terealisir sebesar 84,10% atau sebesar
105,12% ( target 80% ).
c. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan dengan
dukungan anggaran sebesar Rp. 61.837.000,- dapat direalisasikan
keuangannya sebesar Rp. 58.749.800,- (99,60%) sedangkan realisasi fisiknya
sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Penyusunan Produk
Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan terkait dengan
Perubahan Standar Operating Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
terkait pelayanan Perizinan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera
Barat.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 27
 Adapun maksud dari kegiatan ini adalah menyusun regulasi terkait prose
spengaduan pelayanan perizinan untuk terwujudnya percepatan proses
penerbitan perizinan.
 Tujuannya adalah menghimpun peraturan perundang-undangan untuk
dijadikan dasar dalam penyusunan produk hukum yang akan menjadi
landasan dalam penyelesaian masalah-masalah pengaduan dalam
pengurusan izin di PTSP serta mensinkronkan peraturan yang sudah ada
untuk penerbitan produk hukum yang mampu menyelesaikan
permasalahan pengaduan di PTSP sesuai dengan pelimpahan
kewenangan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan.
 Dan Hasil dari kegiatan ini adalah dapat tersusunnya perubahan
Keputusan Gubernur terkait perubahan Standar Operasional Prosedur
( SOP ) dan Standar Pelayanan (SP). (sesuai target).
q. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu dengan
dukungan anggaran sebesar Rp. 97.671.000,- dapat direalisasikan
keuangannya sebesar Rp. 94.481.337,- (96,73%) sedangkan realisasi fisiknya
melebihi seratus sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan
Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu
dilaksanakan terkait laporan permasalahan yang muncul dalam pelayanan
perizinan yang dilakukan dalam bentuk mediasi terhadap pengaduan izin
yang bermasalah.
 Adapun maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi disaat investor mengurus perizinan yang ada
di bidang Perizinan dan Non Perizinan.
 Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk
mengoptimalkan tumbuhnya ekonomi Sumatera Barat dengan
mensukseskan investasi Sumatera Barat dimana salah satunya adalah
dengan memfasilitasi investor dalam percepatan pengurusan izin
dimaksud.
 Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi
dan mediasi permasalahan pengurusan izin dari 15 yang ditargetkan
dapat difasilitasi sebanyak 24 permasalahan
 Dan Hasil dari kegiatan ini adalah termediasinya permasalahan dalam
pengurusan perizinan yang dilakukan oleh calon investor.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 28
d. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dengan
dukungan anggaran sebesar Rp. 60.829.500,- dapat direalisasikan
keuangannya sebesar Rp. 57.714.100,- (94,88%) sedangkan realisasi fisiknya
sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Sinkronisasi dan
Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dilaksanakan bertujuan
untuk :
1. Mensinkronkan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu antar
kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan
dan standar pelayanan dan standar operasional pelayanan;
2. Menghimpun berbagai masalah dan mencarikan pemecahannya; dan
3. Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam
penerbitan perizinan dan non perizinan.
e. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi
Informasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 504.556.525,- dapat
direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 501.750.087,- (99,44%) sedangkan
realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target yang direncanakan.
Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi
Informasi dilaksanakan untuk mendukung kemudahan kepada masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan,
mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP serta pelayanan
secara elektronik dengan didukung komputer jaringan dan perangkat
komputer yang baik yang diharapkan mempercepat penyelenggaraan
perizinan kepada masyarakat.
f. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dengan dukungan anggaran
sebesar Rp. 1.625.855.400,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp.
1.610.315.570,- (99,44%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai
dengan target yang direncanakan. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan
dilaksanakan untuk 660 orang pelaku usaha, tokoh masyarakat, KAN, LKAAM,
Camat, Walinagari dan aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota se Sumatera
Barat yang dilaksanakan dalam beberapa angkatan. Tujuan dari kegiatan
ini adalah :
1. Menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pelayanan perizinan
dan non perizinan
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah
dengan adanya perizinan cepat, mudah, transparan dan pasti.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 29
3. Sarana pembelajaran dalam rangka meningkatkan wawasan,
pengetahuan, kesejahteraan sehingga masyarakat mau dan mapu
berperan serta dalam setiap program pemerintah.
g. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota Se Sumatera Baratdengan dukungan
anggaran sebesar Rp. 67.936.000,- dapat direalisasikan keuangannya
sebesar Rp. 65.036.750,- (95,73%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100%
sesuai dengan target yang direncanakan. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota
se Sumatera Barat dilaksanakan dalam memantau secara langsung
terhadap kegiatan aparatur PTSP untuk memastikan pelaksanaan
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh DPM &PTSP apakah sudah sesuai
dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
h. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan dengan dukungan
anggaran sebesar Rp. 67.872.900,- dapat direalisasikan keuangannya
sebesar Rp. 67.391.200,- (99,29%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100%
sesuai dengan target yang direncanakan. Survey Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Perizinan dilakukan 2 kali dalam tahun 2018 sesuai dengan
evaluasi Menpan. Dari 2 kali pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Perizinan diperoleh kinerja unit pelayanan “ Sangat Baik “ dengan
nilai sebesar 81,98. Dan setelah dikonversikan didapatkan nilai akumulasi IKM
sebesar 3,27. Kinerja dari Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan
sebesar 99,09% dibandingkan dengan target sebesar 3,30.
i. Penilaian Standar Mutu Perizinan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.
89.772.250,- dapat direalisasikan keuangannya sebesar Rp. 88.468.500,-
(98,55%) sedangkan realisasi fisiknya sebesar 100% sesuai dengan target
yang direncanakan. Kegiatan Penilaian Standar Mutu Perizinan tahun 2018
dilaksanakan terkait untuk Pendampingan terhadap perubahan Sertifikasi
Sistem Manajemen Mutu SNI/ISO dari 9001:2008 menjadi 9001:2015 yang
berlaku sampai dengan 01 Agustus 2021.
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 30
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
ecara umum permasalahan yang masih terjadi dalam penanaman
modal di Sumatera Barat yang teridentifikasi selama tahun 2018
adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal,
antara lain disebabkan oleh belum ditempatkannya tim teknis dari OPD
Teknis terkait dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu seperti area parkir sehingga kepuasan masyarakat dalam pengurusan
Perizinan dan Non Perizinan belum optimal.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik secara kuantitas maupun kualitas
yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
4. Perubahan Kebijakan Pemerintah terkait Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik ( OSS ) yang mengakibatkan perubahan
prosedur penyelenggaraan Perizinan.
5. Standar Operating Prosedur ( SOP ) dan Standar Pelayanan ( SP ) yang masih
perlu dilakukan kajian dan perubahan dengan proses pertimbangan teknis
dari OPD teknis.
6. Rendahnya daya beli energi listrik oleh PLN, yaitu sebesar 7 cent USD atau
sekitar Rp. 938,- dimana harga ini lebih rendah dari ketetapan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 19 tahun 2015 yaitu sebesar 9,30 cent USD atau sekitar
Rp. 1.246,-
7. Penyusunan rencana tata ruang dan tata Wilayah yang berorientasi kepada
investasi
Dari permasalahan di atas dapat direkomendasikan solusinya sebagai
berikut:
1. Sesuai dengan rekomendasi tim BPKP sudah disarankan ke Tim Evaluasi untuk
pembangunan gedung baru untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengantisipasi kekurangan Sumber Daya Manusia baik itu secara
kuantitas maupun kualitas sudah diusulkan permintaan tambahan pegawai
ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
S
LKPj DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 31
3. Melakukan revisi dan perubahan Standar Operating Prosedur ( SOP ) dan
Standar Pelayanan ( SP ) terkait dengan Penyelenggaraan Perizinan.
4.
Padang, 31 Januari 2019
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat,
Maswar Dedi, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19740618 199311 1 001


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh