Pemerintah Nagari Diharapkan Jalin Koordinasi untuk Memacu Pembangunan

Pemerintah Nagari Diharapkan Jalin Koordinasi untuk Memacu Pembangunan

Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 26 Oktober 2017 10:37:03 WIB


PADANG - Walinagari harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama dari daerah pemilihan terkait untuk memacu pembangunan wilayahnya. Kebutuhan pembangunan hendaknya disampaikan melalui proposal sehingga dapat diakomodir dan menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan.

Beberapa orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Kabupaten Sijunjung mengemukakan hal itu saat menerima perwakilan masyarakat dan pemerintahan nagari Aia Angek Kecamatan Sijunjung, Rabu (25/10). Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari lima daerah yang masuk dalam Daerah Pemilihan VI (Padangpanjang, Tanahdatar, Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya).

Liswandi, salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan, agar program yang akan dimasukkan sebagai bagian dari pokir anggota DPRD bisa sesuai aturan dan tepat sasaran, pihak kenagarian hendaknya diajukan melalui proposal.

"Dengan demikian, kebutuhan yang diajukan bisa dikaji dan jika sesuai aturan maka pada tahun berikutnya bisa dilaksanakan," kata Liswandi.

Program yang diakomodir melalui pokok pikiran anggota DPRD tersebut, terangnya, nantinya akan dimasukkan ke dalam kegiatan pemerintah daerah melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait.

Dia menambahkan, setiap anggota DPRD bisa menampung proposal untuk ditampung dan menjadi pokok pikiran. Tentunya, dalam hal tersebut, pemerintah nagari yang lebih mengetahui kebutuhan pembangunan untuk wilayahnya masing-masing.

"Untuk itu, kami berharap dari pemerintahan nagari bisa membangun koordinasi dan komunikasi dalam kaitannya dengan kebutuhan pembangunan di nagari sehingga bisa diakomodir," ulasnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari unsur pemerintahan Nagari Aia Angek menyampaikan bahwa daerah mereka sangat membutuhkan perhatian dan berharap mendapat program pembangunan terutama dari dana pokir anggota DPRD.

Buyung Danus, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Aia Angek menyampaikan banyak kebutuhan terutama sarana prasarana infrastruktur yang masih minim dan perlu perhatian. Pembangunan nagari tidak bisa hanya sekedar mengandalkan Anggaran Dana Desa (ADD) tetapi juga perlu mendapat sokongan dari anggota DPRD.

"Kami berharap anggota DPRD yang berasal dari Sijunjung dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan tersebut melalui dana pokir sehingga terjadi percepatan pembangunan di nagari Aia Angek," harapnya.

Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Sijunjung bersama Liswandi antara lain hadir Marlina Suswati, Marlis dan Irradatillah. Pertemuan juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat, Sabrana. *publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)