Pansus LKPJ DPRD Sumbar Akan Gunakan Data BPS Sebagai Acuan Pembahasan
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 11 April 2019 07:54:27 WIB
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah dimulai, seiring telah diserahkannya LKPJ dimaksud ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan untuk mendalami laporan yang disajikan.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat Saidal Masfiuddin menegaskan, dipakainya data BPS sebagai acuan dalam mengkaji laporan yang diberikan adalah untuk melihat apakah data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait hendaknya memiliki persepsi yang sama terkait penggunaan data BPS dalam pembahasan LKPJ.
"Kita akan menggunakan data BPS sebagai acuan, dan berharap OPD terkait di pemerintah daerah juga menggunakan data yang sama. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lnjut, sinkronisasi dan penyamaan persepsi ini harus terbangun dulu," kata Saidal, Rabu (10/4/2019).
Menurutnya, dengan menggunakan data BPS sebagai acuan, indikator keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah bisa lebih valid dengan kondisi di lapangan. Pansus LKPJ DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki waktu hingga tanggal 25 April 2019 mendatang untuk melakukan pembahasan.
Saidal menambahkan, Pansus DPRD akan mendalami LKPJ dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga bisa melihat keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah secara jernih. Dia berharap, realisasi program pembangunan daerah tahun 2018 dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
"Apa yang telah menjadi keberhasilan di tahun 2017 diharapkan capaiannya meningkat di tahun 2018 dan kegagalan tahun sebelumnya tidak terjadi lagi," ujarnya.
LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam rapat paripurna DPRD padaawal April 2019 lalu. Dalam nota penjelasannya, Irwan Prayitno memaparkan beberapa capaian keberhasilan serta menyampaikan juga beberapa kendala yang dihadapi.
Diantara yang telah berhasil dilaksanakan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bisa digenjot hingga 70,73, lebih tinggi dari IPM nasional 70,18. Angka Harapan Hidup juga dapat ditingkatkan menjadi 68,73 tahun serta harapan lama sekolah mencapai 13,79 tahun dengan rata-rata lama sekolah 8,59 tahun.
Dalam kesempatan itu, Irwan juga memaparkan, meskipun angkatan kerja meningkat dari sekitar 127 ribu orang pada tahun 2017 menjadi 133 ribu orang pada tahun 2018, namun angka pengangguran berkurang menjadi 140 ribu orang.
Tantangan yang dihadapi adalah terkait ekonomi terutama di sektor ekspor dimana terjadi penurunan sekitar 30,31 persen. Nilai ekspor Sumatera Barat tahun 2018 tercatat hanya sekitar US $140,36 juta sedangkan tahun 2017 mencapai US $201,38 juta. Sementara nilai impor meningkat dari US $49,15 juta pada tahun 2017 menjadi US $62,82 juta pada tahun 2018. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)