Organisasi Harus Tepat Ukuran Dan Fungsi
Berita Utama () 23 Juni 2014 07:34:12 WIB
Padang----Gubernur Sumatera Barat lantik Forum Komunikasi keorganisasian Provinsi dan Kabupaten/kota se sumatera barat dan juga membuka Rapat Koordinasi Teknis Kelembagaan Kabupaten/Kota, rabu malam (18/6) di hotel Pangeran City Padang,
Pada kesempatan itu Irwan Prayitno menyampaikan, kepada pengurus forum ini agar dapat menyempurnakan kebutuhan organisasi yang ada di daerah masing-masing. Kita butuh organisasi yang betul- betul dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, tepat ukuran dan tepat fungsi, sehinga reformasi dan birokrasi berjalan sebagaimana tuntutan undang-undang.
“ tepat fungsi bagaimana suatu organisasi atau lembaga bisa menjalankan amanah sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, jadi tepat fungsi itu bagaimana berjalan secara profesional’ ujar Irwan Prayitno.
Lebih lebih lanjut, disampaikan kita juga berharap organisasi yang kita buat tentu sesuai dengan kebutuhan, sebuah struktur baru yang harus semestinya kita buat, demi membantu tugas-tugas khusus, tentu sesuai dengan ukuran tadi yaitu tepat fungsi dan tepat dan tepat ukuran
Perbaikan Kelembagaan (organisasi), Organisasi sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan organisasi paling tidak mempunyai tiga unsur, yaitu: adanya orang yang bekerja, adanya kerjasama dan adanya tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut.
Dikatakan dalam prilaku organisasi unsur pekerja dan kerjasama merupakan hal yang rutin terjadi sebagaimana mestinya perjalanan organisasi sebelumnya. Dalam reformasi birokrasi ini yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menentukan kejelasan titik akhir atau tujuan apa yang akan dicapai.
Tentunya, pencapaian tujuan melalui prosedur, program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan. Selain pentingnya ketiga unsur tersebut, penciptaan lingkungan organisasi yang kondusif mutlak diperlukan dalam kesuksesan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebagai suatu sistem terbuka yang berada di dalam sebuah lingkungan. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Begitu juga iklim organisasi yang tercipta dalam interaksi antar personil yang terlibat di dalamnya. Ungkapnya.
Ditambahkan, organisasi kita rubah tentunya sesuai dengan kebutuhun, manakala menyesuaikan dengan Kementerian/lembaga yang ada di Pusat. Gubernur juga mengingatkan Biro Organisasi untuk membuat organisasi baru seperti Dinas Kominfo yang selama ini sebagian penanganannya ada pada Dinas Perhubungan dan sebagian pula ada pada Biro Humas.
Kita ketahui organisasi itu merupakan sebagai alat untuk mecapai tujuan, bagaimanapun kita akan berhasil suatu alatnya saja tidak baik/kurang bagus, ujarnya.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera barat Onzukrisno menyampaikan, penataan kelembagaan merupakan agenda reformasi yang sangat urgen dan strategis dalam pencapaian kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga berujung pada pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.
Dengan ada Rakor ini merupakan alat sarana koordinasi dan komunikasi yang sangat efektif dalam menyelasaikan berbagai persoalan serta merumuskan kebijakan terhadap persoalan kelembagaan, yang ada pada Provinsi dan Kab/kota.
Ditambahkan, dengan ada persamaan persepsi, sehingga Pemda Kab/kota dan provisni memiliki parameter yang sama dalam menginterpretasikan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah sekaitan dengan penataan kelembagaan perangkat daerah, dan dapat di implementasikan di setiap organisasi dengan prinsip efesien dan efektif.
Adapun kepengurusan Forum Komunikasi keorganisasian provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilantik sebagai ketua Kabag Organisasi Tanah Datar dan mempunyai enam Divisi : Devisi Sosial, Devisi Kelembagaan, Devisi Ketatalaksanaan, Devisi SDM Aparatur, Devisi Publik dan Devisi Akuntabilitas Kinerja. (Humas Sumbar)
Padang----Gubernur Sumatera Barat lantik Forum Komunikasi keorganisasian Provinsi dan Kabupaten/kota se sumatera barat dan juga membuka Rapat Koordinasi Teknis Kelembagaan Kabupaten/Kota, rabu malam (18/6) di hotel Pangeran City Padang,
Pada kesempatan itu Irwan Prayitno menyampaikan, kepada pengurus forum ini agar dapat menyempurnakan kebutuhan organisasi yang ada di daerah masing-masing. Kita butuh organisasi yang betul- betul dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, tepat ukuran dan tepat fungsi, sehinga reformasi dan birokrasi berjalan sebagaimana tuntutan undang-undang.
“ tepat fungsi bagaimana suatu organisasi atau lembaga bisa menjalankan amanah sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya, jadi tepat fungsi itu bagaimana berjalan secara profesional’ ujar Irwan Prayitno.
Lebih lebih lanjut, disampaikan kita juga berharap organisasi yang kita buat tentu sesuai dengan kebutuhan, sebuah struktur baru yang harus semestinya kita buat, demi membantu tugas-tugas khusus, tentu sesuai dengan ukuran tadi yaitu tepat fungsi dan tepat dan tepat ukuran
Perbaikan Kelembagaan (organisasi), Organisasi sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan organisasi paling tidak mempunyai tiga unsur, yaitu: adanya orang yang bekerja, adanya kerjasama dan adanya tujuan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut.
Dikatakan dalam prilaku organisasi unsur pekerja dan kerjasama merupakan hal yang rutin terjadi sebagaimana mestinya perjalanan organisasi sebelumnya. Dalam reformasi birokrasi ini yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menentukan kejelasan titik akhir atau tujuan apa yang akan dicapai.
Tentunya, pencapaian tujuan melalui prosedur, program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran (budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan. Selain pentingnya ketiga unsur tersebut, penciptaan lingkungan organisasi yang kondusif mutlak diperlukan dalam kesuksesan penyelenggaraan reformasi birokrasi.
Hal ini dikarenakan organisasi merupakan sebagai suatu sistem terbuka yang berada di dalam sebuah lingkungan. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan dan juga sebaliknya lingkungan akan mendorong perubahan pada organisasi. Begitu juga iklim organisasi yang tercipta dalam interaksi antar personil yang terlibat di dalamnya. Ungkapnya.
Ditambahkan, organisasi kita rubah tentunya sesuai dengan kebutuhun, manakala menyesuaikan dengan Kementerian/lembaga yang ada di Pusat. Gubernur juga mengingatkan Biro Organisasi untuk membuat organisasi baru seperti Dinas Kominfo yang selama ini sebagian penanganannya ada pada Dinas Perhubungan dan sebagian pula ada pada Biro Humas.
Kita ketahui organisasi itu merupakan sebagai alat untuk mecapai tujuan, bagaimanapun kita akan berhasil suatu alatnya saja tidak baik/kurang bagus, ujarnya.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera barat Onzukrisno menyampaikan, penataan kelembagaan merupakan agenda reformasi yang sangat urgen dan strategis dalam pencapaian kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga berujung pada pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN.
Dengan ada Rakor ini merupakan alat sarana koordinasi dan komunikasi yang sangat efektif dalam menyelasaikan berbagai persoalan serta merumuskan kebijakan terhadap persoalan kelembagaan, yang ada pada Provinsi dan Kab/kota.
Ditambahkan, dengan ada persamaan persepsi, sehingga Pemda Kab/kota dan provisni memiliki parameter yang sama dalam menginterpretasikan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah sekaitan dengan penataan kelembagaan perangkat daerah, dan dapat di implementasikan di setiap organisasi dengan prinsip efesien dan efektif.
Adapun kepengurusan Forum Komunikasi keorganisasian provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilantik sebagai ketua Kabag Organisasi Tanah Datar dan mempunyai enam Divisi : Devisi Sosial, Devisi Kelembagaan, Devisi Ketatalaksanaan, Devisi SDM Aparatur, Devisi Publik dan Devisi Akuntabilitas Kinerja. (Humas Sumbar)