Sumbar Memiliki Modal Cukup Kembangkan Pariwisata
Artikel () 21 April 2016 15:01:34 WIB
Kementerian Pariwisata RI saat ini sedang menyiapkan Peraturan Menteri tentang standarisasi wisata halal yang bertujuan memudahkan pelaku usaha mengidentifikasi definisi halal di Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Dari tiga daerah yang sudah ditetapkan sebagai tujuan wisata halal, Sumbar adalah salah satunya. Dua provinsi lainnya adalah Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Padang Ekspres, 19 April 2016).
NTB sebelumnya sudah mendapatkan penghargaan sebagai World’s Best Halal Tourism Destination. Sumbar tentunya bisa mengikuti pencapaian NTB ini karena modal yang sudah ada sangat mencukupi. Dari segi kuliner, masakan Minang sudah sangat terkenal sejak dulu. Namun yang mungkin perlu perbaikan atau peningkatan adalah masalah packaging dan juga standar pelayanan minimal kepada wisatawan, seperti kejelasan harga dan juga kenyamanan dan ketersediaan fasilitas yang baik. Untuk pengembangan wisata halal, fasilitas beribadah dan kenyamanan harus dipastikan terpenuhi. Disamping itu informasi kehalalan di rumah makan juga perlu ditampilkan. Pemko Padang sudah mengawali perbaikan untuk wisata kuliner ini dengan merilis 25 rumah makan atau restoran yang memenuhi standar tertentu seperti kejelasan harga, higienis, dan kenyamanan.
Dari segi kekayaan alam, Sumbar memiliki pegunungan dan bukit, danau, pantai, pulau maupun laut yang tak kalah mempesona. Pantai Padang, Pantai Carocok, Kawasan Wisata Mandeh, Bukit Langkisau, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Di Atas dan Di Bawah, Puncak Lawang, Lembah Harau, adalah sebagian dari tujuan wisata alam yang ada di Sumbar. Dari segi adat dan budaya serta agama, masjid-masjid, rumah gadang, Istana Pagaruyung, adalah tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk melihat kekayaan adat, budaya dan agama di Sumbar.
Di samping itu, ada destinasi wisata baru yang bisa disebut dengan wisata infrastruktur. Seperti yang ada di Kab. Lima Puluh Kota yaitu Jembatan Kelok Sembilan. Tempat ini sudah mulai dikenal secara nasional. Arsitekturnya megah dan mampu menyatu dengan alam. Tiang-tiang jembatan yang tinggi makin menjadi daya tarik yang diminati oleh wisatawan untuk berfoto di sana. Dan jika rencana yang sempat diinformasikan oleh Gubernur Irwan Prayitno terwujud, seperti Jembatan Ngarai Sianok dan Terowongan Balingka, akan bertambah lagi destinasi wisata infrastruktur di Sumbar.
Pemprov Sumbar dengan dinahkodai oleh Gubernur Irwan Prayitno bersama Wakil Gubernur Nasrul Abit telah memasukkan sektor pariwisata ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di mana untuk mengembangkan pariwisata di Sumbar dibuat gerakan terpadu pengembangan pariwisata.
Dalam artikelnya di Padang Ekspres edisi 29 Maret 2016 yang berjudul ‘Menatap Pariwisata Sumbar’, Gubernur Irwan Prayitno menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan gerakan adalah dilaksanakan secara berkelanjutan, tanpa henti, menjadi kepedulian bagi pemerintah, dan dipikirkan terus menerus. Sedangkan arti dari terpadu adalah pelaksana terkait tidak hanya dinas pariwisata saja, akan tetapi dinas-dinas lain sesuai dengan bidangnya juga ikut mendukung dan mensukseskan, termasuk juga kabupaten dan kota serta stakeholders pariwisata.
Gerakan terpadu pengembangan pariwisata ini mengingatkan penulis kepada gerakan serupa yang sudah dilaksanakan oleh Pemprov Sumatera Barat, di antaranya gerakan pensejahteraan petani (GPP) dan gerakan pensejahteraan ekonomi masyarakat pesisir (GePEMP).
GPP yang dilaksanakan dalam kurun empat tahun terakhir telah menyebabkan berkurangnya angka kemiskinan petani. Sedikitnya 22.320 KK petani di nagari tertinggal hingga 2014 sudah lebih sejahtera dibanding sebelumnya. Rata-rata jam kerja petani mengalami peningkatan, demikian juga jumlah usaha petani. GPP ini akan dilanjutkan di periode kedua kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno (Singgalang, 24 Maret 2016).
Sedangkan dengan adanya GePEMP, pendapatan nelayan meningkat 20-30 persen dari sebelumnya, 4.405 KK dari 5.680 KK miskin di wilayah pesisir sudah menerima bantuan. Di samping itu dengan kapasitas masing-masing dinas memberikan bantuan untuk istri, anak-anak di wilayah pesisir.
Pada tahun 2013 pemerintah pusat menganugerahkan Sumbar sebagai provinsi terbaik pengelolaan pesisir dan pulau kecil. Pemprov Sumbar tidak hanya melakukan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir, tetapi juga melakukan perbaikan lingkungan masyarakat dan mitigasi bencana (Singgalang, 11 Maret 2013).
Kisah sukses GPP dan GePEMP ini insya Allah bisa menular ke gerakan pengembangan pariwisata. Tentunya masih banyak yang harus dibenahi. Namun membaca artikel Gubernur Irwan Prayitno tentang pariwisata, maka potensi yang ada bisa langsung dikembangkan tanpa menunggu rampungnya perencanaan komprehensif. Ini bisa dimengerti karena selama ini sebenarnya pelaku industri pariwisata sudah menjalani kegiatannya. Dan untuk hambatan-hambatan yang ditemukan menurut Gubernur langsung diberikan solusinya.
Menurut Ismed Hasan Putro, selaku Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia di sektor pariwisata jika ingin mengembangkan industri pariwisata. Ismed menganggap ketersediaan SDM Indonesia dibanding negara lain di sektor pariwisata masih kalah sehingga sulit bagi industri pariwisata Indonesia bersaing. Ismed menyarankan perlunya regulasi pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM di sektor pariwisata (Sindonews, 2 April 2016).
Apa yang disampaikan Ismed Hasan Putro ini juga perlu menjadi perhatian seluruh stakeholders pariwisata di Sumbar. Karena niscaya, jika SDM yang ada sudah berkualitas, industri pariwisata Sumbar pun akan bergerak maju. Di antara SDM yang dimaksud ini juga termasuk masyarakat yang menjadi stakeholders pariwisata. Mereka juga harus membuka pikiran, membuka diri, agar kesejahteraan dan kualitas hidup mereka ikut meningkat seiring berjalannya pengembangan pariwisata di Sumbar. Karena jangan sampai, pemerintah sudah banyak berbuat guna mensejahterakan masyarakat, namun masyarakat kurang antusias dengan menganggap apa yang sudah ada saat ini cukup dan tak perlu melakukan perubahan paradigma maupun perilaku.
Mengakhiri tulisan ini, seperti yang penulis sampaikan bahwa Sumbar memiliki modal cukup dan mungkin berlebih untuk pengembangan pariwisata. Maka perlu ditingkatkan SDM sektor pariwisata agar modal yang sudah ada tadi bisa mengalami peningkatan nilai tambah di tangan para SDM yang handal. Dan pengembangan pariwisata ini tujuan mulianya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga ini bisa terlaksana dengan baik.