Pemprov Sumbar Gelar Rakor Penyerahan Peralihan Urusan Pemerintahan Konkuren

Pemprov Sumbar Gelar Rakor Penyerahan Peralihan Urusan Pemerintahan Konkuren

Berita Utama Bagian Pemberitaan Biro Humas(Biro Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) 02 Maret 2016 01:04:36 WIB


Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi penyerahan peralihan urusan pemerintahan konkuren dari pemerintah kab/ kota kepada pemerintah provinsi. Acara ini juga di hadiri oleh Gubernur, Wakil Gubernur,  bupati/ walikota se-Sumatera barat dan beberapa kepala SKPD terkait dari setiap masing-masing kabupaten/ kota.

Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan, Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. “ yang menarik dan berbeda, biasanya untuk mengurus urusan dukcapil ini cukup  daerah saja, namun saat ini harus Mendagri yang mengeluarkan SK untuk mengangkat kepala dukcapil. Secara organisasi mungkin memang kurang begitu pas, kenapa harus Mendagri yang mengangkat?” ternyata selama ini yang menjadi pertimbangan salah satunya yaitu kepala daerah bupati/ walikota mengganti kepala disdukcapil seenaknya saja, padahal mereka sudah dibekali keahlian dan keterampilan khusus dibidangnya, sehingga apabila diganti orang baru dampaknya akan mengganggu sistem pemerintahan.” Jelasnya.

Peralihan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014 beberapanya antara lain di bidang Perhubungan, Kehutanan, Perdagangan, Peternakan, ESDM, Kelautan.

Selain itu, Wakil Gubernur Nasrul Abit juga menambahkan “ ketika saya baru bertugas 2 hari sudah langsung diberi tugas oleh pak Gubernur dibidang kepariwisataan. Sudah beberapa kali kita melakukan rapat di tingkat provinsi hampir setiap hari membahas tentang pariwisata. Untuk itu saya dengan bupati/ walikota se-Sumatera barat, provinsi ini sudah punya peraturan daerah nomor 3 tahun 2014 tentang pariwisata, disana ada  3, ada KUPP, KSPP, KPP. Artinya disana nanti ada kawasan utama, kawasan strategis, dan kawasan pengembangan. Dalam waktu dekat kami akan mengundang seluruh bupati/ walikota yang daerahnya termasuk kedalam 3 kategori tersebut dan selanjutnya sesuai degan harapan Gubernur kita akan buat suatu komitmen, kalau kabupaten/ kota yang mau mengembangan pariwisata daerahnya maka di tahun 2016 sudah harus membuat perencanaannya.” Tegasnya.