Berita Utama Havina Mirsya \'afra, S. Sos.(DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK) 01 Mei 2025 10:16:09 WIB

---

PADANG – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengucurkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar) di tahun 2025. Dana ini akan menyasar berbagai sektor sosial, mulai dari bantuan langsung bagi masyarakat hingga penguatan peran pilar-pilar sosial di daerah.

Pengumuman ini disampaikan dalam pertemuan dengan ratusan pelaku sosial dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar, Selasa (29/04/2025), di Auditorium Istana Gubernur Sumbar.

Anggaran tersebut mencakup sejumlah program utama. Untuk bantuan sosial (bansos), totalnya mencapai Rp1,44 triliun dan diberikan kepada 383.123 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Rinciannya meliputi bantuan sembako senilai Rp795 miliar bagi lebih dari 324 ribu keluarga dan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp616 miliar untuk lebih dari 200 ribu keluarga.

Tak hanya itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan untuk anak yatim piatu (YAPI) dan permakanan senilai hampir Rp30 miliar.

Sektor kesehatan turut menjadi perhatian, dengan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang ditujukan untuk hampir 2 juta jiwa di Sumbar. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp960 miliar.

Untuk memperkuat pelaksanaan program-program tersebut, pemerintah pusat juga mengalokasikan lebih dari Rp32 miliar bagi para pendamping dan relawan sosial seperti Pendamping PKH, TAGANA, TSKS, Pendamping Rehsos, PORDAM, hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di seluruh Sumbar.

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, menyambut baik langkah ini sebagai bentuk nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun kesejahteraan sosial.

“Kami melihat ini sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Sumbar. Ini momentum untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong kualitas hidup masyarakat kita,” ujar Vasko.

Ia juga menyampaikan kabar baik lainnya: Sumbar ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas penerima awal program Sekolah Rakyat, yakni di Kabupaten Solok dan BBPPKS Padang.

“Ini adalah langkah awal penting dalam membangun sumber daya manusia dari level akar rumput. Harapannya program ini bisa menjangkau lebih banyak daerah di Sumbar,” tutupnya. (*/hm/Diskominfotik Sumbar)

• Kunjungan dari Sumatera Selatan ke Badan Peprustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera arataat
• Alat Ekonomi Produksi untuk perhutanan Sosial di Sumatera Barat
• Panen ikan larangan Kelompok Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan
• Perda Kessos Harus Bawa Dampak Positif Terhadap Kesejahteraan
• MTQ Nasional Digelar Di Sumbar, Panitia dan Peserta Wajib Lolos Uji Swab